BATANG – Presiden Prabowo Subianto memimpin Akad Massal 62 ribu debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) secara nasional di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). Dalam agenda itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menegaskan komitmennya mendukung Program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan perumahan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor properti.
Sebagai salah satu bank penyalur FLPP, BRI mencatat sebanyak 6.059 debiturnya ikut dalam akad massal tersebut. Pada kesempatan yang sama, BRI juga menyalurkan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp880 miliar kepada 7.100 debitur, terdiri atas pembiayaan sisi supply Rp308 miliar kepada 227 debitur dan sisi demand Rp572 miliar kepada 6.873 debitur.
Presiden Prabowo menegaskan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan dunia usaha menjadi fondasi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Menurutnya, sinergi tersebut merupakan wujud semangat Indonesia Incorporated.
“Inilah yang kita maksud dengan Indonesia Incorporated. Yang besar membantu yang kecil, dan yang kecil bekerja keras menjadi produktif. Kita bangga dengan capaian yang ada, tetapi kita juga sadar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar,” ujar Prabowo.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, sebagai bagian dari Danantara, BRI terus memperkuat dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah melalui berbagai skema pembiayaan yang menjangkau masyarakat maupun pelaku usaha di sektor perumahan.
“Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BRI akan terus memperkuat penyaluran pembiayaan perumahan melalui berbagai skema yang menjangkau masyarakat maupun pelaku usaha,” kata Hery.
Dia menjelaskan, dukungan BRI tidak hanya diberikan kepada masyarakat sebagai pembeli rumah melalui KPR, tetapi juga kepada pengembang melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat ekosistem perumahan dari hulu hingga hilir sehingga penyediaan rumah layak dapat berlangsung lebih cepat.
Menurut Hery, sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian nasional karena mampu menggerakkan industri bahan bangunan, jasa konstruksi, transportasi, hingga membuka lapangan kerja.
“Karena itu, BRI akan terus memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya ekosistem perumahan yang sehat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP pada 2025 menjadi yang tertinggi sejak program tersebut diluncurkan pada 2010.
“Selama 15 tahun, sejak 2010 hingga 2025, capaian tertinggi baru terjadi pada masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Sebelumnya, pada 2023 penyaluran mencapai 228.000 unit. Pada 2025, penyaluran rumah subsidi mencapai 278.000 unit, tertinggi sepanjang sejarah,” tutur Maruarar.
BRI juga mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang terus meningkat. Sejak Oktober 2025 hingga 28 Juli 2026, perseroan telah menyalurkan KPP senilai Rp12,17 triliun kepada 87.055 penerima. Sementara sepanjang Januari hingga 28 Juli 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp10,94 triliun kepada 78.520 penerima atau 91,18 persen dari target penyaluran 2026 sebesar Rp12 triliun.
Di sisi lain, komitmen BRI dalam memperkuat ekonomi kerakyatan juga terlihat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak 2015 hingga Juni 2026, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1.539 triliun kepada 45,4 juta penerima. Adapun sepanjang Januari hingga Juni 2026, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp103,81 triliun kepada 2.009.310 penerima.
Akad Massal Debitur KPR Sejahtera FLPP tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, pemerintah daerah, BP Tapera, bank penyalur FLPP, serta para pengembang perumahan. ***
