SAMARINDA, PROKALTENG.CO – Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi simbol untuk kemajuan bangsa. Ibu kota baru ini pun bakal menjadi pusat ekonomi baru, hub teknologi, dan wadah bagi kearifan lokal Indonesia.
Pembangunan gencar infrastruktur di “Kota Dunia untuk Semua” itu menyiratkan perihal penting tentang bagaimana pembangunan IKN dapat menebar manfaat bagi masyarakat lokal, khususnya bagi wilayah mitra strategis, yakni Kalimantan Timur.
Provinsi berjuluk “Benua Etam” dengan beragam budaya dan kearifan lokal itu memiliki peran sentral dalam pembangunan IKN. Penduduknya bukan hanya sebagai penghuni asli, melainkan juga sebagai salah satu penyedia sumber daya manusia potensial untuk berkontribusi di berbagai sektor.
Memahami posisi dan potensi tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menempatkan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan IKN. Berbagai strategi dan program dicanangkan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal bukan hanya penonton, melainkan sebagai aktor utama proses pembangunan.
“Peluang bagi masyarakat lokal di IKN sangat besar. Pembangunan IKN akan membuka jutaan lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor, seperti konstruksi, infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif,” ungkap Cornita Ermanto, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN.
Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan yang harus direspons dengan tepat, mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan ketat. Apalagi tidak semua masyarakat lokal memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.
Pembangunan manusia
Langkah awal Otorita IKN untuk pembangunan manusia di sekitar ibu kota baru itu memetakan kebutuhan tenaga kerja. Dengan memahami jenis pekerjaan yang dibutuhkan, pelatihan yang tepat harus diberikan kepada masyarakat Kaltim. Setelah pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikasi sebagai salah satu bukti atas kompetensi mereka, bukan sekadar mengikuti pelatihan.
Otorita IKN sejauh ini telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan program pelatihan dan sertifikasi berjalan dengan baik.
Pusat Pasar Kerja (Pasar Kerja ID) di bawah Kementerian Ketenagakerjaan memainkan peran penting dalam menyediakan platform dan informasi bagi para pencari kerja di IKN.
Anjungan SIAPKerja yang telah didirikan di Balai Desa Tengin Baru, Sepaku, Penajam Paser Utara atau PU diaktifkan dan ditingkatkan untuk membantu masyarakat Kaltim dalam mencari informasi pekerjaan dan mengikuti pelatihan. Otorita IKN juga berencana membangun Pusat Pasar Kerja di IKN untuk memfasilitasi proses pencocokan antara lowongan pekerjaan dengan tenaga kerja yang kompeten.
Sebagai kota dunia, kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan IKN tidak hanya pada level nasional, tetapi juga global. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat lokal fokus pada pengembangan skillset yang dibutuhkan untuk memenuhi standar internasional.
Pada September 2024, sekitar 3.000 orang akan datang ke IKN untuk tinggal dan bekerja. Kebutuhan akan tenaga kerja di berbagai sektor, seperti konstruksi, perhotelan, dan kuliner, akan makin meningkat. Otorita IKN bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim serta Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara untuk memastikan masyarakat lokal mendapatkan kesempatan prioritas dalam mengisi lowongan pekerjaan tersebut.
Kehadiran IKN di Kaltim diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menjadi bagian dari pembangunan IKN, masyarakat lokal tentu mendapatkan manfaat ekonomi dan peningkatan pendapatan bagi keluarga mereka.
Sinergi Kaltim membangun SDM
Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim membawa peluang besar bagi masyarakat lokal, termasuk dalam lapangan pekerjaan. Untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di IKN, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur aktif menjalin sinergi dengan Otorita IKN.
Rozani Erawadi, Kepala Disnakertrans Kaltim, mengungkapkan komunikasi intensif dengan Otorita IKN untuk mengetahui kebutuhan dan tantangan dalam penyediaan tenaga kerja di IKN. Hal ini dilakukan Disnakertrans Kaltim agar dapat menyiapkan pelatihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan IKN.
“Kita saling memberikan dukungan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dan juga tantangan yang dihadapi, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, yang sebagian wilayahnya masuk dalam lingkaran IKN,” ujar Rozani.
Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang dilakukan sesuai dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kaltim.
Antusiasme masyarakat Kaltim untuk mengikuti pelatihan ini pun sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mendaftar. Contohnya, di BLKI Balikpapan, dari 1.000 peserta pelatihan yang dibiayai secara gratis melalui APBD, pendaftarnya mencapai 4.000 orang.
Disnakertrans Kaltim pun melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, antara lain, pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis kompetensi untuk berbagai bidang pekerjaan, seperti konstruksi, perhotelan, dan pariwisata.
Juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memastikan mutu pelatihan dan sertifikasi yang diberikan.
Tak kalah penting ialah penempatan tenaga kerja dengan membantu penempatan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan ke berbagai perusahaan di Kaltim. Pemprov Kaltim juga memantau alumni pelatihan, guna memastikan mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.
Pelatihan kerja yang dilakukan itu menunjukkan hasil positif. Sekitar 70 persen dari peserta pelatihan telah mendapatkan pekerjaan.
“Kita terus menelusuri jejak alumni pelatihan untuk memastikan mereka mendapatkan pekerjaan,” kata Rozani.
Pihaknya berkomitmen menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mendukung pembangunan IKN. Dengan sinergi bersama Otorita IKN dan berbagai pihak, Kaltim diharapkan dapat menjadi penyedia tenaga kerja yang andal dan berkualitas untuk IKN.
Pemindahan ibu kota memang menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan tenaga kerja profesional yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang siap menyambut IKN.
Kegiatan yang digelar di Samarinda tersebut diikuti 75 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri dan swasta, bursa kerja khusus (BKK) negeri dan swasta, perusahaan, lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini bertujuan untuk mendapatkan data penempatan TKDN yang maksimal, efisien, dan kredibel, serta untuk meningkatkan pelayanan sumber daya manusia untuk menyerap tenaga kerja lokal dalam pembangunan IKN.
Kegiatan tersebut merupakan upaya konkret untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di Kaltim dalam menyambut IKN.
Data penempatan TKDN yang akurat sangat penting untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja di IKN dan memastikan terserapnya tenaga kerja lokal. Peningkatan pelayanan sumber daya manusia menjadi perhatian agar terserapnya bibit tenaga kerja dalam daerah sehingga pembangunan IKN di Kaltim lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal.
Beberapa yang terlibat dalam forum tersebut seperti Pusat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker RI, Apindo Kaltim, Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim.
Penguatan pendidikan vokasi
Kalimantan Timur saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya tingginya angka pengangguran lulusan SMK.
Sri Hartono, Ketua MKKS SMK se-Kaltim, menyampaikan permasalahan pengangguran di Kaltim perlu dikaji mendalam dan dicari solusi.
Salah satu solusinya dengan menyesuaikan kurikulum SMK dengan kebutuhan IKN. SMK perlu membekali lulusannya dengan kompetensi yang dibutuhkan di IKN, seperti teknologi informasi, konstruksi, dan pariwisata.
“IKN kan pusat baru pemerintahan, sekalian saja kita arahkan SMK-SMK di Kaltim untuk membekali lulusannya dengan kemampuan yang dibutuhkan di sana,” ujar Sri Hartono.
Optimisme muncul bahwa dalam beberapa tahun ke depan, angka pengangguran lulusan SMK di Kaltim akan menurun karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan SMK untuk meningkatkan kualitas lulusannya. Salah satunya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi dan ratusan asesor yang ditempatkan oleh Disdikbud Kaltim tersebar di 10 kabupaten/kota.
Pembangunan IKN–sejak awal digagas– memang bukan sehanya memindahkan ibu kota negara dan membangun infrastruktur. Lebih dari itu adalah membangun manusia.
Dengan memberikan peluang dan pelatihan kepada masyarakat Kaltim, Otorita IKN berkomitmen menciptakan masa depan yang sejahtera dan inklusif bagi semua. (ANTARA)
