Siswandi: Banyak Solusi Atasi Kerusakan  Jalan Provinsi

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rusaknya beberapa ruas jalan di Provinsi Kalteng menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalteng. Pasalnya, kerusakan ruas jalan provinsi tersebut diduga kuat karena angkutan yang melebihi tonase jalan tersebut. 

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Siswandi mengatakan, adanya aksi protes masyarakat atas kerusakan jalan menilai sangat wajar dalam rangka meminta perhatian cepat dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. 

“Adanya protes masyarakat ketika ada jalan rusak oleh  angkutan besar itu wajar. Itu sebagai bentuk aksi meminta perhatian pemerintah melalui instansi terkait. Kami juga meminta pemerintah harus memberikan solusi jangka pendek mengatasi kerusakan jalan, salah satunya ruas jalan Palangka – Kurun,” ucap Siswandi, Rabu (28/7).

Menurutnya, ada banyak solusi ataupun alternatif dalam upaya penanganan jalan. Solusi jangka pendek dengan menempatkan petugas dinas perhubungan pada ruas tersebut guna memantau serta menghimbau agar pelaku usaha menyesuaikan berat angkutan dengan daya dukung jalan 8 ton. Selain itu, perlu di bangun jembatan timbang di ruas jalan Palangka Raya-Kurun dan Buntok. 

“Solusi ada banyak salah satunya pembangunan jembatan timbang di ruas-ruas jalan trategis provinsi ataupun ruas jalan nasional tersebut,” ujarnya.

Dia juga menyarakan, perlunya dibentuk kosorsium perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah tersebut, dalam rangka menberi tanggungjawab bersama. Perusahaan besar yang melintasi ruas jalan tersebut dapat membantu dinas terkait dalam memelihara dan meningkatkan atau memperbaiki jalan yang rusak. 

“Konsorsium PBS memperbaiki jalan sudah pernah dilakukan di ruas Jalan Bagendang yakni di Sampit, Kotim. Di mana penanganan jalan rusak atau sharing dana oleh pemprov, pemkab dan juga PBS,” ungkapnya. 

Menurut Siswandi,  solusi lain kedepan adalah pembangunan jalan khusus bagi PBS sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012. “Pembangunan jalan khusus tentu membutuhkan dana sangat besar dan sangat berat bagi perusahaan terlebih kondisi sulit saat ini. Solusi konsorsium PBS dan penempatan petugas Dishub pada ruas tersebut adalah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rusaknya beberapa ruas jalan di Provinsi Kalteng menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kalteng. Pasalnya, kerusakan ruas jalan provinsi tersebut diduga kuat karena angkutan yang melebihi tonase jalan tersebut. 

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Siswandi mengatakan, adanya aksi protes masyarakat atas kerusakan jalan menilai sangat wajar dalam rangka meminta perhatian cepat dari pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. 

“Adanya protes masyarakat ketika ada jalan rusak oleh  angkutan besar itu wajar. Itu sebagai bentuk aksi meminta perhatian pemerintah melalui instansi terkait. Kami juga meminta pemerintah harus memberikan solusi jangka pendek mengatasi kerusakan jalan, salah satunya ruas jalan Palangka – Kurun,” ucap Siswandi, Rabu (28/7).

Menurutnya, ada banyak solusi ataupun alternatif dalam upaya penanganan jalan. Solusi jangka pendek dengan menempatkan petugas dinas perhubungan pada ruas tersebut guna memantau serta menghimbau agar pelaku usaha menyesuaikan berat angkutan dengan daya dukung jalan 8 ton. Selain itu, perlu di bangun jembatan timbang di ruas jalan Palangka Raya-Kurun dan Buntok. 

“Solusi ada banyak salah satunya pembangunan jembatan timbang di ruas-ruas jalan trategis provinsi ataupun ruas jalan nasional tersebut,” ujarnya.

Dia juga menyarakan, perlunya dibentuk kosorsium perusahaan besar swasta (PBS) di wilayah tersebut, dalam rangka menberi tanggungjawab bersama. Perusahaan besar yang melintasi ruas jalan tersebut dapat membantu dinas terkait dalam memelihara dan meningkatkan atau memperbaiki jalan yang rusak. 

“Konsorsium PBS memperbaiki jalan sudah pernah dilakukan di ruas Jalan Bagendang yakni di Sampit, Kotim. Di mana penanganan jalan rusak atau sharing dana oleh pemprov, pemkab dan juga PBS,” ungkapnya. 

Menurut Siswandi,  solusi lain kedepan adalah pembangunan jalan khusus bagi PBS sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2012. “Pembangunan jalan khusus tentu membutuhkan dana sangat besar dan sangat berat bagi perusahaan terlebih kondisi sulit saat ini. Solusi konsorsium PBS dan penempatan petugas Dishub pada ruas tersebut adalah solusi jangka pendek yang bisa dilakukan,” pungkasnya.