Site icon Prokalteng

KPU dan Bawaslu Diminta Tingkatkan Sosiaslisasi Jelang Pilkada

kpu-dan-bawaslu-diminta-tingkatkan-sosiaslisasi-jelang-pilkada

PALANGKA RAYA – Ketua Komis I DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering mengatakan, agar sosialisasi
jelang pilkada di Kalteng 2020 perlu ditingkatkan.

“Dari pengamatan kami, hingga
saat ini sosialisasi pemilu masih belum cukup. Sehingga perlu ditingkatkan.
Terutama menjangkau kalangan milenial,” katanya kepada media di ruang kerjanya,
baru-baru ini.

Menurutnya, dalam melakukan
sosialisasi ke depan perlu ide yang kreatif bagi kalangan milenial, agar mereka
dapat memahami dengan baik dan menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU),
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (parpol), maupun para calon
kepala daerah serta semua pihak untuk meningkatkan sosialisasi dengan
menggandeng komunitas-komunitas milenial atau lainnya. “Jangan lagi menggunakan
cara-cara konvensional. Kaum milenial tidak suka didikte dan komunikasi satu
arah,” tegas Freddy.

Oleh sebab itu, ungkapnya dalam
menerapkan fungsi legislasi pihaknya akan menjalankan program pengawasan serta
anggaran. Maka seperti yang sudah-sudah akan meninjau kedarah baik pilkada
provinsi maupun kabupaten kota.

“Bagaiman koordinasi kesiapan
pilkada yang berkaitan dengan logistik, pengamanan, pelaksanaan sosialisasi dan
lain-lain. Apakah sudah menyentuh sampai ke tingkat bawah atau belum,” terang
Freddy.

Sementara untuk KTP sebetulnya
tidak ada masalah. Sebab sudah ada persetujuan Menteri Keuangan terkait usulan
Menteri Dalam Negeri untuk menambah blangko e-KTP 16 juta untuk perekaman.

Namun dalam kondisi yang dialami
di lapangan, permintaan perekaman sangat tinggi sementara blangkonya tidak
mencukupi. Karena jumlah penduduk pasti bertambah.

“Biasanya di awal tahun pasti ada
ledakan atau permintaan masyarakat yang mengurus KTP, khusus untuk kaum milenial.
Termasuk pendatang,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Tambahnya, dengan penambahan
blangko tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat dan dalam rangka target
perekaman e-KTP, maka harus dikejar dan dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun
sering mengalami kekurangan blangko di beberapa daerah seperti Kotim dan daerah
lainnya perlu dimaklumi, karena tingkat urbanisasi sangat tinggi. (nue/ari/nto)

Exit mobile version