27.1 C
Jakarta
Friday, March 21, 2025

Tanggapi Tuntutan Peninjauan Program MBG, Begini Kata DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari menanggapi tuntutan mahasiswa tentang peninjauan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, program ini memiliki dampak positif bagi masyarakat. Meskipun faktanya tidak semua masyarakat setuju dengan kebijakan tersebut.

“Program MBG ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Tentu tidak semua masyarakat akan menyetujui kebijakan ini. Kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, ada juga banyak yang mengapresiasi program ini,” ujar Ansyari, Rabu (19/2/2025).

Legislator Fraksi Gerindra ini, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap penolakan program MBG oleh sebagian mahasiswa itu. Ia menilai, program ini justru bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Baca Juga :  Investor yang Ingin Berinvestasi di Kalteng Harus Perhatikan Hak dan Kewajiban

“Kalau mahasiswa menolak MBG, itu cukup mengkhawatirkan. Program ini menyasar langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak semua pelajar memiliki kemampuan untuk sarapan atau makan siang secara layak. Di zaman saya dulu, bisa sarapan saat SD saja sudah merupakan hal yang bagus. Apalagi makan siang,”ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap melalui program makan bergizi gratis, kualitas gizi anak-anak dapat meningkat. Pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kecerdasan generasi muda di masa depan.

“Harapan dari program ini adalah meningkatkan angka kecerdasan generasi penerus bangsa. Dengan gizi yang cukup, tentu perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak akan lebih baik,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, kelompok mahasiswa di Palangka Raya telah menggelar aksi menuntut efisiensi anggaran di Kantor DPRD Kalteng. Salah satu tuntutannya yakni mendesak peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. (hfz)

Baca Juga :  Fraksi PKB Setuju Pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari menanggapi tuntutan mahasiswa tentang peninjauan kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Menurutnya, program ini memiliki dampak positif bagi masyarakat. Meskipun faktanya tidak semua masyarakat setuju dengan kebijakan tersebut.

“Program MBG ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Tentu tidak semua masyarakat akan menyetujui kebijakan ini. Kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, ada juga banyak yang mengapresiasi program ini,” ujar Ansyari, Rabu (19/2/2025).

Legislator Fraksi Gerindra ini, juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap penolakan program MBG oleh sebagian mahasiswa itu. Ia menilai, program ini justru bertujuan membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

Baca Juga :  Investor yang Ingin Berinvestasi di Kalteng Harus Perhatikan Hak dan Kewajiban

“Kalau mahasiswa menolak MBG, itu cukup mengkhawatirkan. Program ini menyasar langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak semua pelajar memiliki kemampuan untuk sarapan atau makan siang secara layak. Di zaman saya dulu, bisa sarapan saat SD saja sudah merupakan hal yang bagus. Apalagi makan siang,”ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap melalui program makan bergizi gratis, kualitas gizi anak-anak dapat meningkat. Pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kecerdasan generasi muda di masa depan.

“Harapan dari program ini adalah meningkatkan angka kecerdasan generasi penerus bangsa. Dengan gizi yang cukup, tentu perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak akan lebih baik,” terangnya.

Diketahui sebelumnya, kelompok mahasiswa di Palangka Raya telah menggelar aksi menuntut efisiensi anggaran di Kantor DPRD Kalteng. Salah satu tuntutannya yakni mendesak peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. (hfz)

Baca Juga :  Fraksi PKB Setuju Pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya

Terpopuler

Artikel Terbaru