PALANGKA RAYA – Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah
memerintahkan Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk menyisir
kembali anggaran serta pagu-pagu belanja yang tidak diprioritaskan. Hal
tersebut guna dialokasikan kepada pembiayaan untuk penanganan dampak virus
corona atau covid-19.
Penanganan pandemi covid-19 saat
ini tengah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Bahkan anggaran
untuk pelaksanaan pilkada dan lainnya, difokuskan untuk penanganan virus
tersebut. Hal ini pun mendapat respon dari banyak kalangan, di antaranya Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalteng, Tomy Irawan Diran.
“Kita sangat mendukung serta
merespon langkah-langkah yang telah diambil dan akan dilakukan oleh pemerintah
Provinsi Kalteng, Forkopimda, Bupati/Walikota, TNI/Polri serta Gugus Tugas
dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona secara komprehensif,”
katanya kepada Kalteng Pos via telepon, Rabu (15/4).
Menurut Tomy, pihaknya sangat
mendukung upaya serta langkah-langkah terhadap penanganan covid-19, dengan merasionalisasi
pekerjaan yang ada. Tetapi kata Tomy, dirinya menyarankan agar yang dirasionalisasi
adalah anggaran-anggaran untuk proyek pembangunan besar, seperti multiyears yang
mencapai Rp700 miliar.
Dijelaskan Tomy, apabila bisa
dirasionalisasikan maka pekerjaan yang sifatnya berskala kecil dan yang reguler
itu diharapkan tidak terkena dampak yang
begitu besar nantinya. Sebab jumlahnya cukup banyak berjalan pada
Provinsi Kalteng.
“Jadi para kontraktor daerah
yang kecil itu pun, tidak terganggu dengan penganggaran yang ada, namun apapun
hasil dan keputusan tersebut nantinya dapat berdampak baik bagi semua
pihak” pungkas politikus Partai PAN tersebut.
Apalagi menurut Tomy, ini terkait
dengan pergeseran anggaran, dan terkait pergeseran yang dibolehkan oleh SKB
menteri, menurutnya jangan ada pergeseran di hal-hal yang kecil atau
proyek-proyek kecil.
“Itu akan berdampak pada
perekonomian masyarakat, kalau bisa pada multiyears yang digeser untuk
kepentingan yang mendesak sekarang ini,” harap pria berkacamata yang juga
adalah Bendahara DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kalteng tersebut.
Kalau perlu DPRD membuat satgas
corona seperti yang sudah dlakukan oleh beberapa DPRD di Indonesia (sesuai
dengan tupoksi DPRD dalam pengawasan).