PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Gelombang penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke DPRD mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Anggota dewan menyatakan dukungan pribadinya terhadap aspirasi mahasiswa yang ingin mempertahankan sistem desentralisasi dan pemilihan langsung.
Seperti halnya dalam aksi yang berlangsung di halaman gedung DPRD Kalteng, Rabu (14/1/26) kemarin. Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalteng Peduli Demokrasi itu, dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap sentralisasi kekuasaan.
Koordinator lapangan aksi, Aris dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan mereka murni aspirasi rakyat dan tidak ditunggangi kepentingan partai politik manapun.
“Saya tekankan hari ini, kami membawa isu ini bukan dorongan dari partai manapun. Tapi ini benar-benar aspirasi dari masyarakat. Kami tidak mau pemilihan kepala daerah itu dipilih oleh DPRD,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua III DPRD, Junaidi bersama anggota dewan lainnya menyambut baik aspirasi yang disampaikan itu. Ia menarik benang merah perjuangan mahasiswa saat ini dengan semangat Reformasi 1998 yang ia ikuti dulu. Menurutnya, roh perjuangan ’98 adalah mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi
“Kalau saya secara pribadi, sebagaimana dulu kami demo tahun ’98, apa yang kita perjuangkan? Waktu itu kita demo menginginkan ada perubahan sistem, dari sentralisasi ke desentralisasi. Apakah menyangkut politik, pengelolaan SDM, termasuk dwi fungsi. Sukses!” ujar Junaidi mengenang masa saat itu.
Ia menyayangkan jika semangat desentralisasi yang sudah diperjuangkan tersebut kini terancam oleh wacana sentralisasi kembali.
“Walaupun secara pribadi, roh ’98, saya tetap berkeinginan desentralisasi untuk semua lini. Perekonomian, politik, sosial budaya,” ujarnya.
Meski secara pribadi dia sepakat menolak sentralisasi, legislator tersebut juga meminta pemakluman mahasiswa terkait posisinya sebagai petugas partai. Namun, ia berkomitmen untuk memfasilitasi aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat.
“Saya sangat bersepakat aspirasi yang berkembang ini, kita sampaikan ke pusat. Namun, mohon dimaklumi seandainya nanti partai saya berkeputusan lain, karena saya masih sekretaris partai, terpaksa manut. Tapi apapun aspirasi hari ini, akan kita tampung dan perjuangkan bersama-sama,” jelasnya.
Sebagai bentuk keseriusannya, DPRD Kalteng menawarkan solusi konkret untuk membawa tuntutan mahasiswa langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat di Jakarta.
“Kalau DPRD akan memfasilitasi aspirasi yang kita terima hari ini, kita surati. Kapan perlu nanti, atau besok, atau lusa, kita berangkat sama-sama. Sampaikan orasinya, sampaikan aspirasinya ke Jakarta,” tegasnya. (*her)
