PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja Indonesia. Kebijakan yang mengharuskan potongan gaji atau upah bagi peserta Tapera ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering memberikan tanggapannya. Dia menyampaikan bahwa mayoritas ASN menolak kebijakan ini.
“Kalangan ASN kebanyakan menolak,” katanya, Senin (10/6).
Penolakan terhadap Tapera tidak hanya datang dari ASN. Menurut Freddy, anggota DPR RI dan berbagai komponen masyarakat lainnya juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
“Dari kalangan DPR RI juga menyuarakan penolakan, begitu juga dengan komponen-komponen masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Legislator dari Fraksi PDI-P menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kita di daerah masih menunggu, tapi juga kita mendukung apapun itu keputusan dari pemerintah, diharapkan itu yang terbaik,” jelasnya.
Politisi PDI-P ini berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan Tapera ini untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan pekerja.
“Kita mengharapkan agar pemerintah bisa mengkaji ulang soal Tapera ini,” pungkasnya. (hfz)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja Indonesia. Kebijakan yang mengharuskan potongan gaji atau upah bagi peserta Tapera ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering memberikan tanggapannya. Dia menyampaikan bahwa mayoritas ASN menolak kebijakan ini.
“Kalangan ASN kebanyakan menolak,” katanya, Senin (10/6).
Penolakan terhadap Tapera tidak hanya datang dari ASN. Menurut Freddy, anggota DPR RI dan berbagai komponen masyarakat lainnya juga menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
“Dari kalangan DPR RI juga menyuarakan penolakan, begitu juga dengan komponen-komponen masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Legislator dari Fraksi PDI-P menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Kita di daerah masih menunggu, tapi juga kita mendukung apapun itu keputusan dari pemerintah, diharapkan itu yang terbaik,” jelasnya.
Politisi PDI-P ini berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang kebijakan Tapera ini untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat dan tidak merugikan pekerja.
“Kita mengharapkan agar pemerintah bisa mengkaji ulang soal Tapera ini,” pungkasnya. (hfz)
