PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Tomy Irawan Diran menyebut pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang baru beroperasi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Katingan.
Menurutnya, meski seluruh pendanaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Pendanaan memang langsung dari kementerian, tetapi mekanisme pengawasan tetap perlu dilakukan daerah, terutama terkait transparansi keuangan dan pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya, Selasa (7/10).
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalteng ini menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan lokasi sekolah yang masih sulit dijangkau.
Hal ini membuat sebagian orang tua belum sepenuhnya berani atau mampu melepas anaknya untuk bersekolah di Sekolah Rakyat.
Selain itu, Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas ini menilai masih ada tantangan dalam memastikan pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah Kalteng.
“Program Sekolah Rakyat ini sebenarnya menjadi peluang besar untuk membantu anak-anak yang belum memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Tomy mencontohkan, di Palangka Raya saja terdapat sekitar 75 siswa yang telah tertampung di Sekolah Rakyat.
Namun, menurutnya, masih banyak anak-anak yang belum terakomodasi karena keterbatasan daya tampung dan faktor lokasi.
Ia menambahkan, pemerintah kabupaten memiliki peran penting dalam mengajukan dan mengawasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di daerahnya masing-masing, sementara pemerintah provinsi berfungsi sebagai pemantau dan fasilitator.
“Koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kementerian harus diperkuat agar tujuan utama Sekolah Rakyat, yaitu membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu, dapat tercapai,” pungkasnya.(hfz)