PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti mendorong agar penerapan program kartu huma betang yang akan dimulai tahun 2026 benar-benar menyentuh sektor ekonomi masyarakat.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini menjelaskan, Kartu Huma Betang tidak hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
“Kartu ini harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, termasuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” ujarnya, Senin (8/9).
Terkait sektor sumber daya alam, Wanita yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas itu, menekankan agar pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kalteng harus didorong agar memberikan nilai tambah, bukan sekadar eksploitasi.
“Pemanfaatan SDA harus memberi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai hanya segelintir pihak yang diuntungkan, sementara masyarakat adat dan lokal tidak merasakan dampaknya,” tegasnya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Noor Fazariah Kamayanti mendorong agar penerapan program kartu huma betang yang akan dimulai tahun 2026 benar-benar menyentuh sektor ekonomi masyarakat.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini menjelaskan, Kartu Huma Betang tidak hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga harus menjadi instrumen nyata dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
“Kartu ini harus diarahkan pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, termasuk pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” ujarnya, Senin (8/9).
Terkait sektor sumber daya alam, Wanita yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kapuas itu, menekankan agar pengelolaannya tidak terlepas dari prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kalteng harus didorong agar memberikan nilai tambah, bukan sekadar eksploitasi.
“Pemanfaatan SDA harus memberi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai hanya segelintir pihak yang diuntungkan, sementara masyarakat adat dan lokal tidak merasakan dampaknya,” tegasnya.(hfz)
