PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah mengalokasikan dana Rp 150 miliar untuk setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah, namun perlu fleksibilitas agar anggaran digunakan sesuai potensi dan kebutuhan lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menegaskan bahwa program ini harus dikaji lebih dalam agar tidak hanya terfokus pada satu sektor, seperti infrastruktur. Menurutnya, setiap daerah memiliki prioritas berbeda yang harus disesuaikan agar manfaatnya lebih maksimal.
“Kita sambut baik program Rp 150 miliar per kabupaten/kota. Tapi, perlu telaah lebih lanjut karena kebutuhan setiap daerah tidak sama,” kata Okki, Jumat (7/3).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara ini berharap pemerintah memberi keleluasaan dalam pengelolaan dana, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan sektor yang benar-benar berdampak pada perekonomian daerah.
“Jangan sampai program ini terlalu kaku. Jika anggaran hanya diarahkan ke satu sektor, seperti infrastruktur, padahal ada potensi lain yang lebih menjanjikan, tentu kurang efektif,” ujarnya.
Okki juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal agar alokasi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dimanfaatkan dengan baik, dana ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau bisa, program ini diarahkan untuk menggali potensi daerah agar berdampak jangka panjang dan berkontribusi bagi PAD,” tutupnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah mengalokasikan dana Rp 150 miliar untuk setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah, namun perlu fleksibilitas agar anggaran digunakan sesuai potensi dan kebutuhan lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, menegaskan bahwa program ini harus dikaji lebih dalam agar tidak hanya terfokus pada satu sektor, seperti infrastruktur. Menurutnya, setiap daerah memiliki prioritas berbeda yang harus disesuaikan agar manfaatnya lebih maksimal.
“Kita sambut baik program Rp 150 miliar per kabupaten/kota. Tapi, perlu telaah lebih lanjut karena kebutuhan setiap daerah tidak sama,” kata Okki, Jumat (7/3).
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara ini berharap pemerintah memberi keleluasaan dalam pengelolaan dana, sehingga dapat digunakan untuk pengembangan sektor yang benar-benar berdampak pada perekonomian daerah.
“Jangan sampai program ini terlalu kaku. Jika anggaran hanya diarahkan ke satu sektor, seperti infrastruktur, padahal ada potensi lain yang lebih menjanjikan, tentu kurang efektif,” ujarnya.
Okki juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal agar alokasi anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika dimanfaatkan dengan baik, dana ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau bisa, program ini diarahkan untuk menggali potensi daerah agar berdampak jangka panjang dan berkontribusi bagi PAD,” tutupnya. (hfz)
