PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna Ke-10 untuk Penutupan Masa Persidangan II dan Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin (5/5).
Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun 2024 melalui rekomendasi resmi yang disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, yang memimpin jalannya rapat, menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tahun 2024 sudah berjalan baik. Namun, ia juga menekankan perlunya perbaikan di beberapa sektor yang masih menunjukkan hasil yang kurang optimal.
“Beberapa aspek perlu perbaikan karena capaian realisasi yang belum maksimal,” ujarnya.
Sejumlah rekomendasi strategis disampaikan oleh DPRD, termasuk penataan ulang kebijakan pembangunan ekonomi dengan fokus pada diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor hilir berbasis potensi lokal. Selain itu, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan juga perlu diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. DPRD juga mendorong peningkatan sinergi lintas sektor serta penguatan sumber daya manusia (SDM) di seluruh perangkat daerah.
Di samping itu, penanggulangan kemiskinan berbasis data yang akurat, perluasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta akses terhadap tanah dan modal usaha untuk kelompok rentan juga menjadi perhatian. Penguatan peran Kalimantan Tengah sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) melalui pengembangan infrastruktur dan konektivitas turut disorot. Rekomendasi lainnya termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor-sektor seperti pajak air permukaan, kendaraan, dan alat berat. Selain itu, DPRD juga mengusulkan inovasi dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penyerapan anggaran yang lebih maksimal, dengan mencatat capaian anggaran 2024 yang hanya sebesar 88,49%.
DPRD juga menyoroti peningkatan jumlah penduduk miskin yang mencapai 149,24 ribu orang atau 5,26% pada September 2024, yang menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan data Maret 2024, terutama di wilayah perkotaan. Kualitas penyerapan tenaga kerja juga dinilai masih rendah, terlihat dari peningkatan pekerja setengah penganggur.
Riska berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalteng guna memperbaiki kinerja dan kualitas pembangunan daerah di masa depan.
“Rekomendasi ini adalah bagian dari komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (hfz)