PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Huma Betang Night bukan sekadar agenda seremonial. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menegaskan kegiatan itu harus memberi dampak konkret, terutama bagi pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi dinilai sudah berada di jalur tepat dalam pemanfaatan ruang publik melalui sentuhan budaya lokal.
Ia menyebut, Huma Betang Night berpotensi menjadi ikon baru kegiatan sosial budaya di Palangka Raya. Lebih dari sekadar pelestarian nilai-nilai Huma Betang, acara itu juga bisa mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
“Ini bukan hanya soal hiburan tetapi juga menyangkut bagaimana kita membangun ruang publik yang produktif dan berbasis budaya,” katanya, Kamis (31/8).
Namun, Siti tak menutup mata terhadap sejumlah hal yang perlu dibenahi. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang tidak terlalu birokratis agar semangat partisipatif masyarakat tetap terjaga.
“Esensinya harus tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban birokratis seperti wajib absen atau dokumentasi formal,” tegasnya.
Indikator keberhasilan, menurut dia, seharusnya mengacu pada manfaat riil seperti meningkatnya pendapatan UMKM, tingginya partisipasi komunitas seni, serta kualitas ruang publik yang inklusif dan aman.
“Harapan kami kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang berkumpul tetapi juga momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan identitas budaya kita. Karena itulah evaluasi substansi lebih penting dari sekadar tampilan luar,” tutupnya. (*afa/kpg)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Huma Betang Night bukan sekadar agenda seremonial. Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah, menegaskan kegiatan itu harus memberi dampak konkret, terutama bagi pelaku UMKM. Pemerintah Provinsi dinilai sudah berada di jalur tepat dalam pemanfaatan ruang publik melalui sentuhan budaya lokal.
Ia menyebut, Huma Betang Night berpotensi menjadi ikon baru kegiatan sosial budaya di Palangka Raya. Lebih dari sekadar pelestarian nilai-nilai Huma Betang, acara itu juga bisa mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
“Ini bukan hanya soal hiburan tetapi juga menyangkut bagaimana kita membangun ruang publik yang produktif dan berbasis budaya,” katanya, Kamis (31/8).
Namun, Siti tak menutup mata terhadap sejumlah hal yang perlu dibenahi. Ia mengingatkan pentingnya pendekatan yang tidak terlalu birokratis agar semangat partisipatif masyarakat tetap terjaga.
“Esensinya harus tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban birokratis seperti wajib absen atau dokumentasi formal,” tegasnya.
Indikator keberhasilan, menurut dia, seharusnya mengacu pada manfaat riil seperti meningkatnya pendapatan UMKM, tingginya partisipasi komunitas seni, serta kualitas ruang publik yang inklusif dan aman.
“Harapan kami kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang berkumpul tetapi juga momentum untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan identitas budaya kita. Karena itulah evaluasi substansi lebih penting dari sekadar tampilan luar,” tutupnya. (*afa/kpg)
