PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) , Yohannes Freddy Ering mendorong upaya penguatan terhadap kelembagaan ekonomi di perdesaan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menilai langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan masyarakat setempat.
Ia menjelaskan, BUMDes memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mempromosikan, pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, yang nantinya turut memberi andil terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan potensi dan sumber daya desa yang lebih optimal, BUMDes dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
“BUMDes bisa disebut sebagai instrumen efektif, untuk mendorong pembangunan ekonomi di perdesaan, karena mampu memfasilitasi dan mendorong aktivitas ekonomi desa untuk tumbuh,” ucapnya, belum lama ini.
Freddy menambahkan, penguatan BUMDes dapat membantu masyarakat perdesaan untuk mengakses pasar mendapatkan pendanaan, dan meningkatkan kapasitas produksi. Dari kegiatan di BUMDes tersebut, akan tercipta dorongan bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa.
“Karena hal ini penting, pemerintah kabupaten harus memastikan bahwa BUMDes di desa memiliki sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan sukses,” lugasnya.
Agar semua sistemnya berjalan dengan baik, tentu perlu keterlibatan semua pihak. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan perlu digiatkan.
Ia berharap dengan adanya upaya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan ekonomi dan dapat berkontribusi lebih banyak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk detilnya seperti apa kebijakannya akan diperlukan kerja sama untuk memastikan bahwa upaya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan berhasil. Hal ini membutuhkan sinergitas dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat,” pungkasnya. (hfz)
