PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO – Keberhasilan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, mendapat apresiasi dari banyak
pihak. Termasuk kalangan DPRD Provinsi Kalteng.
“Kita apresiasi raihan opini WTP
yang dicapai dan dipertahankan oleh Pemprov Kalteng,†kata Ketua Fraksi Partai
Demokrat DPRD Kalteng, HM Sriosako, Kamis (2/7).
Meski demikian, lanjut Sriosako,
sebagai anggota legislatif yang salah satu fungsinya adalah pengawasan,
pihaknya pun masih beberapa hal yang ke depan harus dibenahi.
Hal itu juga mengacu pada
catatan-catatan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan
Kalteng.
“Kita lihat masih ada
sejumlah catatan di LHP yang harus menjadi perhatian serius dan semestinya
diselesaikan. Kita ingin WTP, dan hasil yang diraih sekarang kita apresiasi. Tetapi
kita juga berharap agar dalam administrasi juga harus sesuai,†tutur Sriosako.
Perhatian serius dari pemrov atas
catatan-catatan yang diberikan BPK dalam LHP, lanjut dia, diharapkan ke depan
menjadikan jalannya administrasi pengelolaan keuangan pemerintahan semakin baik
dan tertib. Sehingga di tahun-tahun berikutnya diharapkan tidak ada lagi
catatan-catatan yang sama, yang mengindikasikan adanya hal yang belum
dituntaskan.