PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Tradisi wisuda dan study tour di berbagai jenjang pendidikan, mulai TK hingga SMA, kembali menuai sorotan publik. Kegiatan yang semula dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan edukasi kini dianggap menjadi tekanan ekonomi, terutama bagi keluarga siswa yang kurang mampu.
Fenomena tersebut mendapat perhatian dari Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Sugiyarto.
Ia menegaskan bahwa kegiatan perpisahan maupun wisata pendidikan sebaiknya mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing keluarga.
“Wisuda dan study tour itu bukan kewajiban, tidak ada aturan yang mewajibkan maupun melarang. Jadi, seharusnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah dan orang tua siswa,” ucapnya dilansir dari Kalteng Pos, Kamis (1/4).
Sugiyarto juga mengingatkan agar kegiatan semacam itu tidak dilaksanakan secara memaksa. Jika pada akhirnya membuat orang tua terpaksa meminjam uang demi ikut serta, maka niat baik di balik kegiatan tersebut justru melukai semangat pendidikan itu sendiri.
“Kalau memang orang tua siswa di sekolah itu mayoritas mampu, silakan saja. Namun, jika ada yang kurang mampu, harus ada solusi, misalnya melalui subsidi silang. Jangan sampai hanya karena ingin ikut perpisahan, orang tua harus berutang sana-sini. Itu tidak sehat secara sosial maupun ekonomi,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pihak sekolah aktif berdialog dengan komite dan wali murid untuk mencari jalan tengah terbaik. Tanpa adanya regulasi dari pemerintah yang mewajibkan, sekolah dan komite menurutnya memiliki ruang untuk mengatur secara fleksibel.
“Karena tidak ada aturan dari dinas atau pemerintah yang mewajibkan kegiatan itu, maka sekolah dan komite punya ruang besar untuk mengatur dan menyesuaikan. Yang penting, tidak menjadi beban,” tambah politikus Partai Gerindra itu.
Hingga saat ini, DPRD Kalteng melalui Komisi III yang membidangi pendidikan belum menerima laporan resmi dari masyarakat terkait praktik pelaksanaan perpisahan atau kegiatan wisata siswa. Namun, Sugiyarto berharap semua pihak bersikap bijak dalam menyikapi kebiasaan tahunan tersebut.
“Tiap daerah dan sekolah punya latar belakang ekonomi berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlu atau tidaknya kegiatan ini. Jangan hanya ikut tren atau gengsi,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Kalteng pun mengimbau agar wisuda dan study tour tidak dijadikan agenda rutin yang membebani. Pendidikan sejati, kata dia, tak selalu ditandai dengan kemewahan, melainkan dengan semangat kebersamaan dan saling pengertian. (ovi/ce/ala/kpg)