PALANGKA RAYA-Pihak
legislatif mengapresiasi keberhasilan Pemko Palangka Raya yang mampu mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas
laporan keuangan daerah pada tahun 2018 lalu. Seperti yang disampaikan Juru
Bicara Fraksi PKB DPRD Kota Palangka Raya Sugianor saat Sidang Paripurna
terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2018.
Fraksi PKB berharap,
prestasi itu menjadi semangat agar terciptanya pengelolaan keuangan yang
terbaik dan menjadi bahan evaluasi bagi pihak eksekutif dalam melakukan
perubahan pengelolaan keuangan.
“Agar bisa lebih
transparan dan akuntabel, demi kemajuan pembangunan di Palangka Raya. Kedua hal
itu penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang patuh terhadap aturan
yang berlaku,†katanya, belum lama ini.
Ketua DPC PKB Kota
Palangka Raya ini pun menegaskan, tak hanya sisi pengelolaan keuangan saja yang
harus ditingkatkan oleh Pemko Palangka Raya, namun aspek telaah dan pengawasan
yang terkontrol harus terlaksana dengan baik. Sehingga, pembangunan yang
ditarget bisa menyasar tujuan dengan tepat sasaran, dan juga tepat waktu.
“Semuanya itu harus
saling memenuhi satu sama lain, demi terciptanya harmonisasi dalam sistem
keuangan daerah yang bersih dan berdaya guna bagi masyarakat dan
kesejahteraannya,†jelas Sugianor.
Sehubungan dengan aspek
belanja daerah, pihaknya pun memberikan sejumlah saran dan masukan bagi pemko.
Fraksi tersebut menginginkan agar belanja daerah diarahkan menuju sektor
ekonomi yang lebih masif, serta penyerapan tenaga kerja untuk menurunkan angka
kemiskinan.
“Penggunaan belanja
daerah harus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kebutuhan masyarakat,
dalam bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial,†tukasnya. (ari/ami)