PALANGKA RAYA-Keberhasilan
Pemko Palangka Raya yang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK-RI Kalteng sebanyak tiga kali berturut-turut diapresiasi para wakil rakyat.
Hal itu sangat patut untuk dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan,
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemko Palangka Raya terus meningkatkan
pengelolaan keuangan.
“Hal itu menunjukkan
pengelolaan keuangan serta anggaran yang akuntabel dan transparan. Semoga LKPJ
tahun 2018 mampu menjadi rujukan penyusunan anggaran yang selanjutnya agar
tepat sasaran dan tepat waktu,†jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan Vina
Panduwinata melalui juru bicara Hj Mukarramah dalam rapat paripurna ke-II DPRD
Kota Palangka Raya dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap
pidato pengantar wali kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
2018, baru-baru ini.
Menurut dia, pemko telah
memenuhi enam fungsi pokok kriteria penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD) yakni fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilitas APBD. “Semuanya itu merupakan substansi yang harus
bisa dipenuhi oleh sistem pemerintahan daerah, demi menerapkan sistem
pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berdaya guna bagi pembangunan di segala
sektor,†katanya.
Dia pun menegaskan, DPRD
Kota Palangka Raya, yang di dalamnya terdapat sejumlah fraksi-fraksi pendukung
termasuk PDI Perjuangan berkomitmen menjalankan trifungsi yaitu legislasi,
pengawasan kebijakan dan anggaran. (ari/ami)