Maksimalkan Pengawasan HET Bapok dan Migas

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya mendorong pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) bahan pokok (bapok) dan migas yang ada di Kota Cantik.

Ketua DPRD Kota Palangka, Sigit K Yunianto mengatakan, berkaitan hal itu, DPRD dan pemerintah setempat juga melakukan rapat dengan instansi terkait.

“Rapat dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dan memang ada sedikit yang harus dibenahi dalam hal pengawasan di harga HET baik itu bahan pokok dan migas,” kata Sigit K Yunianto, Kamis (18/2).

Sigit yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalteng ini menuturkan, di mana untuk menjalankan pengawasan tersebut juga dilakukan oleh tim teknis terkait. Setelah dilakukan cek ternyata anggaran untuk melakukan pengawasan tersebut hanya tersedia Rp 4 juta dalam satu tahun.

“Nah ini kan lemah, sehingga kalau memang tidak ada anggaran demikian, bagaimana untuk menstabilkan harga,” ujarnya.

Oleh sebab itu tambahnya, hal ini perlu diperhatikan, sehingga di dalam forum rapat dibahas bersama. Menurutnya, kalau pengawasan tidak dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran, tentu bisa berimbas terhadap harga di pasaran yang akhirnya diatur oleh oknum-oknum yang memainkan harga seenaknya. 

“Karena kita sebagai pemerintah dan penyelenggara pemerintah ini untuk melakukan pengawasan enggak ada, jadi ini yang kita rapatkan bersama,” pungkasnya.  

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kota Palangka Raya mendorong pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) bahan pokok (bapok) dan migas yang ada di Kota Cantik.

Ketua DPRD Kota Palangka, Sigit K Yunianto mengatakan, berkaitan hal itu, DPRD dan pemerintah setempat juga melakukan rapat dengan instansi terkait.

“Rapat dengan Pemerintah Kota Palangka Raya dan memang ada sedikit yang harus dibenahi dalam hal pengawasan di harga HET baik itu bahan pokok dan migas,” kata Sigit K Yunianto, Kamis (18/2).

Sigit yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalteng ini menuturkan, di mana untuk menjalankan pengawasan tersebut juga dilakukan oleh tim teknis terkait. Setelah dilakukan cek ternyata anggaran untuk melakukan pengawasan tersebut hanya tersedia Rp 4 juta dalam satu tahun.

“Nah ini kan lemah, sehingga kalau memang tidak ada anggaran demikian, bagaimana untuk menstabilkan harga,” ujarnya.

Oleh sebab itu tambahnya, hal ini perlu diperhatikan, sehingga di dalam forum rapat dibahas bersama. Menurutnya, kalau pengawasan tidak dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran, tentu bisa berimbas terhadap harga di pasaran yang akhirnya diatur oleh oknum-oknum yang memainkan harga seenaknya. 

“Karena kita sebagai pemerintah dan penyelenggara pemerintah ini untuk melakukan pengawasan enggak ada, jadi ini yang kita rapatkan bersama,” pungkasnya.