PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Taman TVRI ke Pasar Datah Manuah mendapat sorotan serius. Relokasi tersebut dinilai belum siap secara infrastruktur dan perencanaan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menegaskan bahwa lokasi baru yang direncanakan untuk menampung para PKL harus terlebih dahulu dibenahi. Ia menilai, proses relokasi tak boleh terburu-buru tanpa kesiapan sarana pendukung yang memadai.
“Ya pasti lah lingkungannya harus dibersihkan. Peruntukannya harus jelas di mana, pembagiannya seperti apa. Itu harus jelas dari pemerintah kota sendiri, relokasi yang tidak direncanakan dengan baik akan berdampak buruk, baik bagi pedagang maupun pengelolaan pasar itu sendiri,” ujar Nenie saat diwawancarai awak media seusai rapat paripurna, Senin (14/4/2025).
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pengelolaan aset milik pemerintah kota menjadi faktor krusial dalam kelancaran relokasi. Ia menyebut, masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Nenie pun mendorong Pemko agar mulai mengelola aset secara lebih serius dan terstruktur, termasuk memastikan setiap pemanfaatan lahan atau bangunan memiliki tujuan yang jelas dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Melakukan inovasi, penggunanya untuk apa harus jelas. Kan banyak yang memerlukan,” pungkasnya. (ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Rencana Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kawasan Taman TVRI ke Pasar Datah Manuah mendapat sorotan serius. Relokasi tersebut dinilai belum siap secara infrastruktur dan perencanaan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Nenie Adriati Lambung, menegaskan bahwa lokasi baru yang direncanakan untuk menampung para PKL harus terlebih dahulu dibenahi. Ia menilai, proses relokasi tak boleh terburu-buru tanpa kesiapan sarana pendukung yang memadai.
“Ya pasti lah lingkungannya harus dibersihkan. Peruntukannya harus jelas di mana, pembagiannya seperti apa. Itu harus jelas dari pemerintah kota sendiri, relokasi yang tidak direncanakan dengan baik akan berdampak buruk, baik bagi pedagang maupun pengelolaan pasar itu sendiri,” ujar Nenie saat diwawancarai awak media seusai rapat paripurna, Senin (14/4/2025).
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini, pengelolaan aset milik pemerintah kota menjadi faktor krusial dalam kelancaran relokasi. Ia menyebut, masih banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Nenie pun mendorong Pemko agar mulai mengelola aset secara lebih serius dan terstruktur, termasuk memastikan setiap pemanfaatan lahan atau bangunan memiliki tujuan yang jelas dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Melakukan inovasi, penggunanya untuk apa harus jelas. Kan banyak yang memerlukan,” pungkasnya. (ndo)
