32.3 C
Jakarta
Sunday, November 24, 2024

Sistem Pengelolaan Dana Nontunai Cukup Efektif

PALANGKA RAYA–Torehan
hasil yang positif yang didapati oleh Pemerintah Kota (pemko) Palangka Raya
belakangan ini membuat Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto
memberikan apresiasi. Salah satunya pada sistem pengelolaan dana nontunai yang
diterapkan pemko.

“Kami mengapresiasi
sistem pengelolaan dana nontunai yang sudah cukup baik dalam pelaksanaannya
yang dilakukan oleh pemko sekarang,” kata Riduanto, beberapa waktu lalu.

Hal itu, menurut
Riduanto, tidak lain berkaitan dengan prestasi Pemko Palangka Raya yang meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

“Sistem nontunai
cukup efektif meminimalisasi kesempatan dari oknum tertentu untuk melakukan
penyelewengan dana maupun praktik pungutan liar,” tegas Riduanto.

Baca Juga :  Dewan Minta Pemko Berlakukan WFH Bagi Semua ASN dan Tekon

Tidak hanya itu saja,
dirinya mengungkapkan penatausahaan dan pencatatan aset di lingkup Pemko
Palangka Raya selama beberapa tahun ke belakang juga dianggap sudah tertata
sedemikian rupa. “Apapun yang baik harus dipertahankan, yang masih kurang
serta belum maksimal harus lebih diperhatikan untuk dilakukan perbaikan
sehingga seluruhnya bisa sejajar dan lebih baik,” katanya. (ena/ila)

PALANGKA RAYA–Torehan
hasil yang positif yang didapati oleh Pemerintah Kota (pemko) Palangka Raya
belakangan ini membuat Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto
memberikan apresiasi. Salah satunya pada sistem pengelolaan dana nontunai yang
diterapkan pemko.

“Kami mengapresiasi
sistem pengelolaan dana nontunai yang sudah cukup baik dalam pelaksanaannya
yang dilakukan oleh pemko sekarang,” kata Riduanto, beberapa waktu lalu.

Hal itu, menurut
Riduanto, tidak lain berkaitan dengan prestasi Pemko Palangka Raya yang meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

“Sistem nontunai
cukup efektif meminimalisasi kesempatan dari oknum tertentu untuk melakukan
penyelewengan dana maupun praktik pungutan liar,” tegas Riduanto.

Baca Juga :  Dewan Minta Pemko Berlakukan WFH Bagi Semua ASN dan Tekon

Tidak hanya itu saja,
dirinya mengungkapkan penatausahaan dan pencatatan aset di lingkup Pemko
Palangka Raya selama beberapa tahun ke belakang juga dianggap sudah tertata
sedemikian rupa. “Apapun yang baik harus dipertahankan, yang masih kurang
serta belum maksimal harus lebih diperhatikan untuk dilakukan perbaikan
sehingga seluruhnya bisa sejajar dan lebih baik,” katanya. (ena/ila)

Terpopuler

Artikel Terbaru