PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penutupan sementara 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar operasional.
Dia menilai langkah yang diambil Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut merupakan upaya positif untuk memastikan kualitas layanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami menyambut baik langkah penutupan sementara ini, dengan harapan SPPG segera memperbaiki kekurangan sesuai saran pihak terkait,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Arif menekankan pentingnya standar operasional, terutama dari aspek kesehatan, kebersihan, dan higienitas makanan yang disalurkan kepada siswa sebagai penerima manfaat.
“Jangan sampai ini berdampak, baik terhadap lingkungan sekitar maupun kualitas makanan yang diterima siswa seperti dari sisi kesehatan dan kebersihannya,” katanya.
Dia mengingatkan bahwa kualitas produk pangan yang dihasilkan SPPG harus benar-benar terjamin agar tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.
“Sterilisasi dan higienitas harus diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif,” tegasnya.
Meski demikian, dia berharap proses perbaikan tidak berlangsung terlalu lama agar layanan MBG dapat segera kembali berjalan normal.
“Harapan kami jangan terlalu lama, karena sekolah yang bekerja sama tentu menunggu kepastian,” ucapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti potensi dampak terhadap pengelolaan anggaran apabila penghentian operasional berlangsung berkepanjangan.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak termanfaatkan karena program berhenti,” katanya.
Dia menambahkan, mekanisme penyaluran anggaran yang terdampak nantinya perlu diatur secara jelas oleh pihak terkait.
“Apakah nanti disalurkan dalam bentuk rapelan atau seperti apa, itu tentu menjadi kewenangan pihak terkait,” pungkasnya. (adr)
