PALANGKA RAYA,KALTENGPOS.CO– Ketua
DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto menjelaskan, dengan berjalannya
reformasi birokrasi, ada tiga sektor yang harus diperhatikan, khususnya dalam
hal pencegahan korupsi, yakni sektor perizinan tata niaga, keuangan negara atau
keuangan daerah, serta sektor penegakan hukum reformasi birokrasi.
Dalam Perpres 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, menurut Sigit, ketiga sektor
prioritas tersebut harus menjadi perhatian dan fokus pemerintah daerah. Sampai
saat ini, Pemko Palangka Raya telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan
ketiga sektor dalam upaya pencegahan korupsi tersebut. Kabar baiknya, justru
banyak yang mendukung jalannya reformasi birokrasi tersebut.
“Lembaga legislatif
terus mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk fokus mewujudkan pemerintahan
yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien. Termasuk memberikan pelayanan
publik yang berkualitas,â€terang Sigit.
Politikus PDI
Perjuangan ini kembali menambahkan, guna mewujudkannya maka diperlukan zona
integritas agar tidak terjadi korupsi di pemerintahan. Dengan adanya zona
integritas atau wilayah birokrasi yang bersih dalam pelayanan dapat menjadi
acuan oleh setiap instansi serta para pemangku kebijakan dalam mewujudkan
pembangunan yang berkualitas dan masyarakat yang sejahtera.