PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, kembali menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan berpihak kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, kebijakan pencegahan karhutla harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang masih bergantung pada pertanian tradisional.
“Upaya mencegah karhutla tidak boleh serta-merta menutup akses penghidupan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari pengelolaan ladang dan lahan secara turun-temurun,” ujarnya, Kamis (8/5).
Sumadi juga menekankan agar Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya fokus pada pemberian sanksi atau larangan semata. Ia mendorong adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam menyediakan solusi pengelolaan lahan yang ramah lingkungan namun tetap bernilai ekonomis.
“Perlu adanya edukasi dan dorongan dalam bentuk insentif. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan difasilitasi untuk beralih ke cara bercocok tanam yang aman dari risiko karhutla namun tetap memberikan hasil yang menguntungkan,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini, menilai bahwa solusi jangka panjang dalam penanganan karhutla harus dibangun melalui keseimbangan antara pelestarian alam dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, upaya pelestarian lingkungan tidak akan berbenturan dengan kepentingan rakyat kecil.
“Harapan kami, pemerintah kota dapat merancang program-program ekonomi berbasis lingkungan yang tidak hanya menjaga kelestarian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara berkesinambungan,” tutupnya. (ndo)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, kembali menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan berpihak kepada masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, kebijakan pencegahan karhutla harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi warga yang masih bergantung pada pertanian tradisional.
“Upaya mencegah karhutla tidak boleh serta-merta menutup akses penghidupan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari pengelolaan ladang dan lahan secara turun-temurun,” ujarnya, Kamis (8/5).
Sumadi juga menekankan agar Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya fokus pada pemberian sanksi atau larangan semata. Ia mendorong adanya kebijakan yang lebih proaktif dalam menyediakan solusi pengelolaan lahan yang ramah lingkungan namun tetap bernilai ekonomis.
“Perlu adanya edukasi dan dorongan dalam bentuk insentif. Masyarakat harus diberikan pemahaman dan difasilitasi untuk beralih ke cara bercocok tanam yang aman dari risiko karhutla namun tetap memberikan hasil yang menguntungkan,” katanya.
Politisi Partai Golkar ini, menilai bahwa solusi jangka panjang dalam penanganan karhutla harus dibangun melalui keseimbangan antara pelestarian alam dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, upaya pelestarian lingkungan tidak akan berbenturan dengan kepentingan rakyat kecil.
“Harapan kami, pemerintah kota dapat merancang program-program ekonomi berbasis lingkungan yang tidak hanya menjaga kelestarian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara berkesinambungan,” tutupnya. (ndo)
