PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – BBM jenis Pertalite di SPBU Kota Palangkaraya belakangan ini sering habis. Sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Mengetahui kondisi demikian, Anggota Komisi B Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, HM Khemal meminta kepada Pertamina untuk bisa menambah kuota Pertalite di Kota Palangkaraya.
“Artinya pasokan (pertalite,red) dari Pertamina yang kurang, atau banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, karena perbedaan harga yang sangat jauh antara Pertalite dan Pertamax,” ucap politisi Golkar ini, Jumat (3/11).
Khemal menilai, kenaikan harga BBM jenis Pertamax sangat membebani masyarakat kecil. Untuk itu, ia meminta pihak Pertamina bisa menambah kuota Pertalite di setiap SPBU di Kota Palangka Raya. Hal itu agar tidak ada penumpukan antrian yang berpotensi mengganggu arus jalan.
“Kami tidak punya kewenangan menyuruh masyarakat memilih Pertalite atau Pertamax. Kami tidak bisa melarang. Masyarakat punya hak untuk memilih sesuai dengan kantongnya. Ada yang mengatakan pembakaran Pertamax lebih baik, tetapi perbedaan harganya jauh dibanding Pertalite,”ungkapnya. (*jef/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – BBM jenis Pertalite di SPBU Kota Palangkaraya belakangan ini sering habis. Sehingga mengakibatkan antrian yang panjang dan berpotensi menimbulkan kemacetan.
Mengetahui kondisi demikian, Anggota Komisi B Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangkaraya, HM Khemal meminta kepada Pertamina untuk bisa menambah kuota Pertalite di Kota Palangkaraya.
“Artinya pasokan (pertalite,red) dari Pertamina yang kurang, atau banyak masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, karena perbedaan harga yang sangat jauh antara Pertalite dan Pertamax,” ucap politisi Golkar ini, Jumat (3/11).
Khemal menilai, kenaikan harga BBM jenis Pertamax sangat membebani masyarakat kecil. Untuk itu, ia meminta pihak Pertamina bisa menambah kuota Pertalite di setiap SPBU di Kota Palangka Raya. Hal itu agar tidak ada penumpukan antrian yang berpotensi mengganggu arus jalan.
“Kami tidak punya kewenangan menyuruh masyarakat memilih Pertalite atau Pertamax. Kami tidak bisa melarang. Masyarakat punya hak untuk memilih sesuai dengan kantongnya. Ada yang mengatakan pembakaran Pertamax lebih baik, tetapi perbedaan harganya jauh dibanding Pertalite,”ungkapnya. (*jef/hnd)
