PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Meningkatnya jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang sering terlihat di ruang publik Kota Palangka Raya memunculkan kekhawatiran di masyarakat.
Kejadian terbaru di Jalan RTA Milono Km 9 menambah bukti pentingnya perhatian serius dari pemerintah.
Menanggapi masalah ini, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya tengah mencari solusi jangka panjang, mulai dari peningkatan layanan darurat hingga memperkuat koordinasi antarinstansi terkait.
Wakil Ketua I Komisi III DPRD Palangka Raya, Dede Ardiansyah, menilai peningkatan jumlah ODGJ di ruang publik dipicu oleh berbagai faktor.
Menurutnya, tekanan sosial, masalah ekonomi, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental berkontribusi besar terhadap fenomena ini.
Dede menegaskan perlunya langkah strategis agar permasalahan ini tidak semakin memburuk.
“Jumlah ODGJ yang sering ditemukan di ruang publik terus bertambah. Fenomena ini dipicu oleh banyak faktor, termasuk tekanan hidup dan ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental. Kami, bersama Dinas Sosial, berupaya mencari solusi dengan melibatkan berbagai instansi terkait agar penanganan lebih optimal,” kata Dede, Senin (3/2/2025).
Pemko Palangka Raya sudah mengaktifkan layanan darurat 112 untuk memfasilitasi masyarakat melaporkan kejadian terkait ODGJ yang membutuhkan pertolongan.
Layanan ini melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten di bidang sosial dan kesehatan untuk memberikan penanganan cepat.
Namun, Dede mengakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menangani permasalahan ini.
Meskipun Dinas Sosial telah mengalokasikan dana khusus untuk program sosial, kebutuhan di lapangan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah ODGJ yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi.
Oleh karena itu, DPRD akan mengusulkan peningkatan anggaran untuk memperkuat program penanganan dan pencegahan.
“Dana yang ada saat ini sudah dialokasikan untuk program sosial, termasuk penanganan ODGJ. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan, kami berharap adanya tambahan anggaran atau dukungan dari pihak swasta, seperti melalui program CSR, agar penanganan lebih efektif,” jelasnya.
Selain penambahan anggaran, Dede juga menekankan pentingnya edukasi dan langkah preventif untuk mencegah masalah ini berulang.
“Penanganan ODGJ tidak hanya sebatas rehabilitasi, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat agar pemahaman tentang kesehatan mental lebih luas,” ungkapnya.
Ke depan, Dede berharap sinergi antara pemerintah, rumah sakit jiwa, keluarga, dan masyarakat semakin diperkuat.
Hal ini bertujuan agar ODGJ mendapatkan perawatan yang layak dan dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan sosial.
“Kami berharap dengan edukasi yang lebih luas, stigma terhadap ODGJ dapat berkurang,” tutupnya. (ndo)