PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam membangun iklim investasi yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie menekankan bahwa pengawasan terhadap para pelaku usaha perlu diperkuat agar seluruh aktivitas investasi tetap berjalan sesuai aturan hukum.
“Pengawasan penanaman modal adalah peran penting pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan serta mengantisipasi sejak dini potensi pelanggaran maupun hambatan yang dapat mengganggu jalannya investasi,” ujar Bebie, Minggu (23/11).
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan harus memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik terkait lingkungan, ketenagakerjaan, maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh para investor.
Untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, DPRD mendorong adanya sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara DPMPTSP, DLH, dan Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja,” jelas politisi PDIP tersebut.
Bebie lagi-lagi menekankan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi merupakan faktor utama dalam memaksimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta pembukaan lapangan kerja yang berkualitas.
“Kolaborasi antarlembaga sangat penting agar manfaat investasi benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tutupnya.(pan)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam membangun iklim investasi yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie menekankan bahwa pengawasan terhadap para pelaku usaha perlu diperkuat agar seluruh aktivitas investasi tetap berjalan sesuai aturan hukum.
“Pengawasan penanaman modal adalah peran penting pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan serta mengantisipasi sejak dini potensi pelanggaran maupun hambatan yang dapat mengganggu jalannya investasi,” ujar Bebie, Minggu (23/11).
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan harus memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik terkait lingkungan, ketenagakerjaan, maupun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh para investor.
Untuk mewujudkan pengawasan yang lebih efektif, DPRD mendorong adanya sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
“Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara DPMPTSP, DLH, dan Dinas Transmigrasi serta Tenaga Kerja,” jelas politisi PDIP tersebut.
Bebie lagi-lagi menekankan bahwa penguatan koordinasi antarinstansi merupakan faktor utama dalam memaksimalkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta pembukaan lapangan kerja yang berkualitas.
“Kolaborasi antarlembaga sangat penting agar manfaat investasi benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tutupnya.(pan)
