PURUK CAHU, PROKALTENG.CO — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) Doni, S.P., M.Si menyebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan masih kurang. Sehingga perlu adanya lobi yang maksimal ke pemerintah pusat agar dapat membantu sektor pendidikan di Mura. Sehingga ia mendorong agar pemerintah kabupaten mencari peluang dana bantuan dari pusat, hingga mengoptimalkan penganggaran di daerah.
Politikus PDIP ini menyebutkan keberpihakan anggaran memang masih belum mampu menyelesaikan semua aspirasi dan kebutuhan dunia pendidikan.
"Makanya harus diupayakan bagaimana caranya agar dana pendidikan bisa lebih besar sesuai dengan kebutuhannya," kata Doni lagi.
Menurutnya, persoalan di dunia pendidikan saat ini terbilang kompleks. Bahkan saat ini sekolah di Mura banyak bergantung kepada tenaga honorer.
"Kita ketahui banyak honorer juga yang berperan membantu pendidikan di Mura," tuturnya.
Ia berharap selain pemenuhan guru, infrastruktur pendidikan seperti ruang belajar dan rumah dinas guru juga akan menjadi fokus pemerintah kabupaten pada 2022 nanti.
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) Doni, S.P., M.Si menyebutkan bahwa anggaran untuk pendidikan masih kurang. Sehingga perlu adanya lobi yang maksimal ke pemerintah pusat agar dapat membantu sektor pendidikan di Mura. Sehingga ia mendorong agar pemerintah kabupaten mencari peluang dana bantuan dari pusat, hingga mengoptimalkan penganggaran di daerah.
Politikus PDIP ini menyebutkan keberpihakan anggaran memang masih belum mampu menyelesaikan semua aspirasi dan kebutuhan dunia pendidikan.
"Makanya harus diupayakan bagaimana caranya agar dana pendidikan bisa lebih besar sesuai dengan kebutuhannya," kata Doni lagi.
Menurutnya, persoalan di dunia pendidikan saat ini terbilang kompleks. Bahkan saat ini sekolah di Mura banyak bergantung kepada tenaga honorer.
"Kita ketahui banyak honorer juga yang berperan membantu pendidikan di Mura," tuturnya.
Ia berharap selain pemenuhan guru, infrastruktur pendidikan seperti ruang belajar dan rumah dinas guru juga akan menjadi fokus pemerintah kabupaten pada 2022 nanti.
