PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya Doni mendorong agar di tingkat pemerintah daerah tahun anggaran 2022 mendatang bisa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pangan.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap di tahun 2022 nantinya anggaran dari pemerintah lebih fokus membantu masyarakat dalam bidang penyediaan pangan.
"Seperti penyediaan bibit pertanian dan juga peternakan. Pemerintah bisa membantu mengembangkan usaha pertanian dan peternakan dengan memberi bantuan bibit," ujar Doni, Kamis (15/7).
Meski demikian, dirinya mengaku saat ini masalah yang dihadapi bukan cuma kekurangan bibit namun juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelolanya.
Pemerintah bisa memberikan bibit bantuan namun tidak mengesampingkan untuk membina sumber daya manusianya "Jangan hanya semata memberi bantuan namun harus ada pengelolaan SDM juga. Bantuan diimbangi dengan penyuluhan," sebutnya.
Menurut Doni, dengan adanya bantuan bibit potensi untuk berkembang lebih besar. Dan tentunya jika ada SDM yang memadai. Karena menurutnya, saat ini kebanyakan penempatan pekerja di instansi terkait tidak sesuai bidang keahliannya.
"Kalau tidak sesuai ahlinya itu yang biasanya akan sulit. Maka dari itu penempatan pekerja misal kepala dinas dan karyawan lainnya harus sesuai dengan keahliannya. Agar bisa mengembangkan apa yang diharapkan, karena jika sesuai ahlinya mereka pasti akan memahami apa yang kurang dan apa yang diperlukan kedepannya," pungkasnya.
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya Doni mendorong agar di tingkat pemerintah daerah tahun anggaran 2022 mendatang bisa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor pangan.
Politikus PDI Perjuangan ini berharap di tahun 2022 nantinya anggaran dari pemerintah lebih fokus membantu masyarakat dalam bidang penyediaan pangan.
"Seperti penyediaan bibit pertanian dan juga peternakan. Pemerintah bisa membantu mengembangkan usaha pertanian dan peternakan dengan memberi bantuan bibit," ujar Doni, Kamis (15/7).
Meski demikian, dirinya mengaku saat ini masalah yang dihadapi bukan cuma kekurangan bibit namun juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelolanya.
Pemerintah bisa memberikan bibit bantuan namun tidak mengesampingkan untuk membina sumber daya manusianya "Jangan hanya semata memberi bantuan namun harus ada pengelolaan SDM juga. Bantuan diimbangi dengan penyuluhan," sebutnya.
Menurut Doni, dengan adanya bantuan bibit potensi untuk berkembang lebih besar. Dan tentunya jika ada SDM yang memadai. Karena menurutnya, saat ini kebanyakan penempatan pekerja di instansi terkait tidak sesuai bidang keahliannya.
"Kalau tidak sesuai ahlinya itu yang biasanya akan sulit. Maka dari itu penempatan pekerja misal kepala dinas dan karyawan lainnya harus sesuai dengan keahliannya. Agar bisa mengembangkan apa yang diharapkan, karena jika sesuai ahlinya mereka pasti akan memahami apa yang kurang dan apa yang diperlukan kedepannya," pungkasnya.
