PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Adanya mantan kades yang ditangkap polisi atas kasus korupsi dana desa yang mencapai miliaran rupiah, hal ini untuk menjadi perhatian serius bagi kepala desa lainnya.
Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) kembali mewanti-wanti kepada seluruh kepala desa (kades) untuk mengelola anggaran pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Mura Rumiadi, berharap agar seluruh kades memiliki rasa tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakatnya. Jangan sampai terjerat masalah hukum hingga masuk penjara.
Ia meminta, agar setiap kades betul-betul berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan anggaran dana desa dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya dalam penggunaan dana desa, baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus tepat sasaran dan jangan salah menggunakan.
“Pengelolaan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari DD dan ADD harus tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab itu untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pesan Rumiadi, Senin (13/3).
Legislator PDIP ini juga meminta kepada setiap Kades untuk tidak malu bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami dalam penggunaan anggaran pembangunan desa. “Harus tetap bersinergi dengan perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tandasnya.
Kepada masyarakat ia juga mengimbau agar turut mengawasi pembangunan di desanya. Supaya tidak ada penyimpangan terkait penyalahgunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi. (dad/hnd)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Adanya mantan kades yang ditangkap polisi atas kasus korupsi dana desa yang mencapai miliaran rupiah, hal ini untuk menjadi perhatian serius bagi kepala desa lainnya.
Kalangan DPRD Murung Raya (Mura) kembali mewanti-wanti kepada seluruh kepala desa (kades) untuk mengelola anggaran pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Mura Rumiadi, berharap agar seluruh kades memiliki rasa tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakatnya. Jangan sampai terjerat masalah hukum hingga masuk penjara.
Ia meminta, agar setiap kades betul-betul berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan anggaran dana desa dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya dalam penggunaan dana desa, baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus tepat sasaran dan jangan salah menggunakan.
“Pengelolaan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari DD dan ADD harus tepat sasaran dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab itu untuk kesejahteraan masyarakat desa,” pesan Rumiadi, Senin (13/3).
Legislator PDIP ini juga meminta kepada setiap Kades untuk tidak malu bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami dalam penggunaan anggaran pembangunan desa. “Harus tetap bersinergi dengan perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” tandasnya.
Kepada masyarakat ia juga mengimbau agar turut mengawasi pembangunan di desanya. Supaya tidak ada penyimpangan terkait penyalahgunaan anggaran desa untuk kepentingan pribadi. (dad/hnd)
