PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Murung Raya Ahmad Maulana memberikan perhatian khusus terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp702,26 miliar atau sebesar 211,54 persen.
Menurutnya hal itu menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal selama tahun berjalan.
“Angka ini perlu mendapat perhatian bersama karena mencerminkan masih adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal,” ujarnya, Selasa (9/6).
SILPA yang cukup besar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga adanya program yang tidak terealisasi sesuai rencana.
Oleh karena itu, ia berharap Pemkab Murung Raya dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa evaluasi SILPA serta strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.(pan)
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Murung Raya Ahmad Maulana memberikan perhatian khusus terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp702,26 miliar atau sebesar 211,54 persen.
Menurutnya hal itu menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara optimal selama tahun berjalan.
“Angka ini perlu mendapat perhatian bersama karena mencerminkan masih adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal,” ujarnya, Selasa (9/6).
SILPA yang cukup besar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga adanya program yang tidak terealisasi sesuai rencana.
Oleh karena itu, ia berharap Pemkab Murung Raya dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa evaluasi SILPA serta strategi yang akan dilakukan agar pelaksanaan anggaran ke depan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah,” lanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.(pan)
