PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021 ini tentu melalui berbagai mekanisme yang telah dilakukan pembahasan sebelumnya oleh instansi terkait seperti setelah guru dan tenaga pendidik di vaksin Covid-19.
"Apabila vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin," kata Ketua Komisi I DPRD Murung Raya (Mura), Rumiadi, Selasa (6/7).
Politikus PDIP ini meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin.
Penyampaian yang dimaksud bisa melalui media atau website resmi dari pihak Satuan Tugas (Satgas) atau metode lainnya yang bisa diketahui masyarakat.
Karena menurut Rumiadi PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai menjadi was-was di kalangan orang tua.
"Saat ini grafik kasus Covid-19 masih belum terjadi tanda-tanda berakhir. Sehingga, kami tidak ingin PTM keselamatan anak-anak dari terpaparnya virus ini terjadi," imbuhnya.
Dirinya juga meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka.
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021 ini tentu melalui berbagai mekanisme yang telah dilakukan pembahasan sebelumnya oleh instansi terkait seperti setelah guru dan tenaga pendidik di vaksin Covid-19.
"Apabila vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin," kata Ketua Komisi I DPRD Murung Raya (Mura), Rumiadi, Selasa (6/7).
Politikus PDIP ini meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin.
Penyampaian yang dimaksud bisa melalui media atau website resmi dari pihak Satuan Tugas (Satgas) atau metode lainnya yang bisa diketahui masyarakat.
Karena menurut Rumiadi PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai menjadi was-was di kalangan orang tua.
"Saat ini grafik kasus Covid-19 masih belum terjadi tanda-tanda berakhir. Sehingga, kami tidak ingin PTM keselamatan anak-anak dari terpaparnya virus ini terjadi," imbuhnya.
Dirinya juga meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka.
