SAMPIT, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, menjelang penetapan arah kebijakan dan program pembangunan tahun anggaran 2026.
Fokus utama dewan kali ini, adalah peningkatan mutu proyek infrastruktur, efisiensi penggunaan anggaran, serta kejelasan hasil dari setiap program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Dra.Rinie. Menuturkan bahwa hasil pembahasan di tingkat komisi, menunjukkan masih banyak tantangan serius dalam kinerja pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan optimalisasi anggaran daerah.
“Kami menilai perlu ada pengawasan ketat terhadap mutu dan efisiensi proyek, serta keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur. Banyak fasilitas umum yang rusak ringan dibiarkan hingga parah, akhirnya menelan biaya lebih besar untuk perbaikan,” ujarnya, Kamis (30/10/2025).
Ia menekankan, proyek pembangunan tidak boleh berhenti pada seremonial peresmian semata, tetapi harus disertai perencanaan pemeliharaan yang terukur agar tidak membebani APBD tahun berikutnya.
Selain sektor fisik, DPRD juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik dan reformasi birokrasi, untuk mempercepat transformasi pemerintahan menuju sistem yang efisien dan transparan.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Pemerintah daerah harus menjadikan e-government sebagai prioritas agar pelayanan publik makin cepat, efisien, dan akuntabel,” tegas Rinie.
Di sisi lain, DPRD juga mendorong Pemkab untuk lebih serius mengembangkan sektor ekonomi riil. Terutama di bidang pertanian, perdagangan, dan UMKM. Pembangunan ekonomi, menurutnya, harus diarahkan melalui pendekatan klaster berbasis potensi unggulan daerah agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menekankan pentingnya pembentukan klaster ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Seperti kelapa sawit, pertanian, dan industri olahan hasil pertanian. Program semacam ini jangan hanya menjadi pelengkap, tapi prioritas utama,” jelasnya.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, DPRD tetap mendukung peningkatan alokasi anggaran, namun meminta agar setiap program memiliki indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Rinie juga berharap seluruh sektor pembangunan di Kotim dijalankan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah.
“Intinya, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memberikan hasil nyata bagi rakyat, bukan sekadar laporan kegiatan di atas kertas,” pungkasnya.(bah/kpg))