Gedung Pabrik Pakan Ternak di Parenggean Sudah Berdiri, Siapa yang Seharusnya Mengelola?

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H.Hairis Salamad. Menyoroti keberadaan bangunan pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean yang hingga kini belum difungsikan, meski sudah berdiri kokoh sejak beberapa waktu lalu.

Pabrik tersebut merupakan proyek milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran, namun kondisinya kini justru tampak terbengkalai tanpa ada aktivitas produksi.

“Gedungnya sudah berdiri, tapi sampai sekarang belum difungsikan. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya mengelola? Apakah kewenangannya di provinsi atau sudah diserahkan ke kabupaten,” ujar Hairis Salamad, Kamis (30/10/2025).

Hairis menilai, pabrik itu seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Khususnya di sektor peternakan. Selain mendukung kemandirian pakan lokal, keberadaan fasilitas tersebut dinilai sangat relevan dengan visi pembangunan daerah berbasis ketahanan pangan.

“Kalau memang pengelolaannya di bawah kabupaten, saya harap bisa segera dioperasikan. Sektor peternakan ini punya potensi besar sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” tegas politisi asal Partai NasDem itu.

Menurut Hairis, kebutuhan pakan ternak di Kotim terus meningkat seiring naiknya permintaan daging, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri dan Iduladha, di mana stok sapi dan kambing kerap harus didatangkan dari luar daerah.

“Permintaan hewan ternak meningkat tiap tahun, tapi ketersediaan pakan lokal masih minim. Padahal kalau pabrik itu berfungsi, kita bisa menekan ketergantungan dari luar daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, produksi pakan lokal dengan harga terjangkau tidak hanya menekan biaya peternak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar Parenggean.

Hairis pun mendorong pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, untuk memperjelas status dan pengelolaan aset tersebut. Ia menegaskan, bangunan senilai miliaran rupiah itu jangan sampai dibiarkan menjadi proyek mangkrak tanpa manfaat.(bah/kpg)

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H.Hairis Salamad. Menyoroti keberadaan bangunan pabrik pakan ternak di Kecamatan Parenggean yang hingga kini belum difungsikan, meski sudah berdiri kokoh sejak beberapa waktu lalu.

Pabrik tersebut merupakan proyek milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran, namun kondisinya kini justru tampak terbengkalai tanpa ada aktivitas produksi.

“Gedungnya sudah berdiri, tapi sampai sekarang belum difungsikan. Pertanyaannya, siapa yang seharusnya mengelola? Apakah kewenangannya di provinsi atau sudah diserahkan ke kabupaten,” ujar Hairis Salamad, Kamis (30/10/2025).

Hairis menilai, pabrik itu seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Khususnya di sektor peternakan. Selain mendukung kemandirian pakan lokal, keberadaan fasilitas tersebut dinilai sangat relevan dengan visi pembangunan daerah berbasis ketahanan pangan.

“Kalau memang pengelolaannya di bawah kabupaten, saya harap bisa segera dioperasikan. Sektor peternakan ini punya potensi besar sebagai sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” tegas politisi asal Partai NasDem itu.

Menurut Hairis, kebutuhan pakan ternak di Kotim terus meningkat seiring naiknya permintaan daging, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri dan Iduladha, di mana stok sapi dan kambing kerap harus didatangkan dari luar daerah.

“Permintaan hewan ternak meningkat tiap tahun, tapi ketersediaan pakan lokal masih minim. Padahal kalau pabrik itu berfungsi, kita bisa menekan ketergantungan dari luar daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, produksi pakan lokal dengan harga terjangkau tidak hanya menekan biaya peternak, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar Parenggean.

Hairis pun mendorong pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng, untuk memperjelas status dan pengelolaan aset tersebut. Ia menegaskan, bangunan senilai miliaran rupiah itu jangan sampai dibiarkan menjadi proyek mangkrak tanpa manfaat.(bah/kpg)