SAMPIT, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Zainuddin. Menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah di daerah ini agar lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.
Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu, yang membuat Kotim sempat mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akibat buruknya tata kelola sampah.
“Kita tidak ingin persoalan sampah di Kotim kembali mencoreng nama daerah. Pengelolaan harus lebih serius, terukur, dan berbasis teknologi agar tidak ada lagi teguran atau sanksi dari pemerintah pusat,” tegas Zainuddin, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, persoalan sampah bukan sekadar soal kebersihan, tetapi juga menyangkut citra daerah dan tanggung jawab pemerintah terhadap kualitas lingkungan.
Zainuddin menceritakan hasil kunjungannya ke Kabupaten Seruyan, yang kini sukses menerapkan sistem pengelolaan sampah modern dengan teknologi pemilah otomatis.
“Di Seruyan, mereka sudah pakai mesin pemilah canggih. Sampah organik dan anorganik dipisah otomatis, hasilnya bisa dijadikan pupuk dan bahan daur ulang plastik. Sistemnya efisien dan tidak menimbulkan bau menyengat,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, Kotim perlu belajar dari keberhasilan Seruyan dengan mengadopsi teknologi serupa sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Harga mesin pemilah memang bervariasi, mulai Rp100 juta hingga Rp400 juta. Tapi kalau bisa diadakan satu saja yang berkualitas, dampaknya besar. Proses pengolahan jadi cepat, hasilnya pun bernilai ekonomi,” imbuhnya.
Selain sarana, Zainuddin juga menyoroti keluhan warga dan pihak sekolah di sekitar depo sampah yang terganggu oleh bau dan tumpukan limbah. Ia meminta agar kebijakan penutupan depo dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan penumpukan sampah di pemukiman.
“Kalau depo ditutup tanpa solusi, situasinya bisa kacau. Pemerintah harus menyiapkan alternatif lokasi atau sistem pengangkutan yang lebih teratur,” tegasnya.
Zainuddin mengungkapkan, pemerintah pusat sebenarnya sudah menyalurkan bantuan alat berat dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian untuk mendukung pengelolaan sampah di daerah. Namun, kapasitas alat yang ada saat ini masih terbatas.
“Kapasitas alat kita baru sekitar 60–70 KPA. Idealnya bisa ditingkatkan sampai 130 KPA agar pengolahan berjalan optimal,” katanya.
Ia menambahkan. Modernisasi pengelolaan sampah menjadi keharusan, bukan pilihan, jika Kotim ingin sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam pengelolaan lingkungan.
“Saya lihat di daerah lain, tempat pengolahan sampahnya bersih, tidak bau, dan hasilnya bisa dimanfaatkan. Ini yang perlu kita tiru supaya Kotim bisa benar-benar bebas dari masalah sampah,” tutupnya.(bah/kpg)