alexametrics
24.8 C
Palangkaraya
Friday, August 19, 2022

Tersus dan TUKS Diingatkan Selalu Disiplin Menjalankan Aturan

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) diingatkan untuk selalu disiplin menjalankan aturan. Karena bidang ini termasuk berisiko tinggi. Untuk itu, harus melengkapi semua fasilitas sesuai yang disyaratkan dalam aturan.

Karena pemerintah membuat aturan tersebut bertujuan demi kepentingan perusahaan, pekerja dan masyarakat."Kami mengingatkan perusahaan yang memiliki Tersus dan TUKS untuk terus disiplin karena ini sangat rawan. Seperti baru-baru ini kejadian di daerah Kobar ada tongkang meledak. Apalagi yang diangkut methanol. Itu sangat berisiko tinggi. Maka dari itu, perlu pengetatan di IMDG Code dan International Ship and Port Facility Security (ISPS) CODE," kata Ketua Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Kamis (22/7).

Saat kunjungan ke beberapa Tersus dan TUKS Senin (19/7), menurut dia, Komisi IV menemukan sejumlah aturan yang belum dipenuhi dalam operasional TUKS. Padahal keberadaannya sangat vital karena menyangkut keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga :  Masyarakat Diimbau Mewaspadai Peredaran Mamin Kedaluwarsa

"Selain itu juga adanya TUKS yang belum memiliki klinik kesehatan yang memadai. Padahal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, dan kami menilai ini sangat fatal karena kegiatan yang dilakukan umumnya berisiko tinggi karena berkaitan dengan operasional mesin dan peralatan yang berisiko, dan juga kelayakan dermaga. Kami nilai perlu ditingkatkan, karena ada yang dinilai rawan atau berbahaya dan ada juga yang kurang lebar," ujar Kurniawan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, ada pula perusahaan yang belum menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran seperti oil boom, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage. Ini sangat disayangkan karena insiden yang menyebabkan pencemaran bisa terjadi kapan saja sehingga harus diantisipasi terlebih dahulu.

Baca Juga :  Pembangunan Proyek Harus Mendengarkan Aspirasi Masyarakat

"Kami mengimbau kepada pengelola maupun pemilik Tersus dan TUKS yang ada di daerah ini untuk selalu disiplin dalam menjalankan operasionalnya. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2000 tentang pedoman penanganan bahan berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 tahun 2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan," tegasnya.

Menurut dia, Komisi IV selalu mendorong agar dunia investasi berjalan selaras dan seimbang serta dapat mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Pihaknya juga akan terus memantau Tersus dan TUKS lainnya yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kotim.

 

SAMPIT, PROKALTENG.CO – Perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) diingatkan untuk selalu disiplin menjalankan aturan. Karena bidang ini termasuk berisiko tinggi. Untuk itu, harus melengkapi semua fasilitas sesuai yang disyaratkan dalam aturan.

Karena pemerintah membuat aturan tersebut bertujuan demi kepentingan perusahaan, pekerja dan masyarakat."Kami mengingatkan perusahaan yang memiliki Tersus dan TUKS untuk terus disiplin karena ini sangat rawan. Seperti baru-baru ini kejadian di daerah Kobar ada tongkang meledak. Apalagi yang diangkut methanol. Itu sangat berisiko tinggi. Maka dari itu, perlu pengetatan di IMDG Code dan International Ship and Port Facility Security (ISPS) CODE," kata Ketua Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Kurniawan Anwar, Kamis (22/7).

Saat kunjungan ke beberapa Tersus dan TUKS Senin (19/7), menurut dia, Komisi IV menemukan sejumlah aturan yang belum dipenuhi dalam operasional TUKS. Padahal keberadaannya sangat vital karena menyangkut keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga :  Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi Harus Tepat Sasaran

"Selain itu juga adanya TUKS yang belum memiliki klinik kesehatan yang memadai. Padahal itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, dan kami menilai ini sangat fatal karena kegiatan yang dilakukan umumnya berisiko tinggi karena berkaitan dengan operasional mesin dan peralatan yang berisiko, dan juga kelayakan dermaga. Kami nilai perlu ditingkatkan, karena ada yang dinilai rawan atau berbahaya dan ada juga yang kurang lebar," ujar Kurniawan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, ada pula perusahaan yang belum menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran seperti oil boom, skimmer, sorben, dispersant dan temporary storage. Ini sangat disayangkan karena insiden yang menyebabkan pencemaran bisa terjadi kapan saja sehingga harus diantisipasi terlebih dahulu.

Baca Juga :  Prihatin, Program CSR Belum Dikoordinir dan Dikelola dengan Baik

"Kami mengimbau kepada pengelola maupun pemilik Tersus dan TUKS yang ada di daerah ini untuk selalu disiplin dalam menjalankan operasionalnya. Hal itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2000 tentang pedoman penanganan bahan berbahaya dalam kegiatan pelayaran di Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 tahun 2021 tentang tata cara penanganan dan pengangkutan barang berbahaya di pelabuhan," tegasnya.

Menurut dia, Komisi IV selalu mendorong agar dunia investasi berjalan selaras dan seimbang serta dapat mensejahterakan masyarakat di daerah ini. Pihaknya juga akan terus memantau Tersus dan TUKS lainnya yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kotim.

 

Most Read

Artikel Terbaru

Merdeka Kepundungan

Momen HUT RI, Bangkit dari Keterpurukan

Gangguan Kesenangan

/