SAMPIT,
PROKALTENG.CO– Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Perhubungan saat ini mulai
menata kembali zona parkir khususnya di dalam Kota Sampit. Dishub juga telah
menetapkan titik-titik serta tarif parkir. Hal ini dilakukan agar zona parkir
di Kota Sampit lebih tertata dan berjalan dengan baik.
Anggota Komisi IV DPRD
Kabupaten Kotim, Muhammad Kurniawan Anwar, mengatakan, sangat mendukung
pemerintah Kabupaten Kotim menata dan mengaktifkan kembali perparkiran di Kota
Sampit untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, dirinya meminta
proses lelang di sejumlah titik di Kota Sampit harus dilakukan secara
transparan.
“Uang retribusi,
atau pajak parkir yang masuk ke PAD untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Kotim harus
terus dipantau dan diawasi agar tidak terjadi kebocoran. Untuk pengelola yang
nantinya membayar retribusi harus dilelang, dan proses lelang tetap harus
transparan dan akuntabel,†ujar Kurniawan, Rabu (17/3).
Dirinya juga mengatakan,
saat ini pengelolaan bidang perparkiran baik lelangnya ataupun petugas
parkirnya di lapangan belum transparan seperti yang diharapkan. Padahal menyangkut
pelayanan kepada masyarakat dan PAD, maka dari mekanisme pengelolaan parkir
harus diperjelas. Selama ini mereka tidak pernah mengetahui mekanisme penentuan
pemenang pengelola parkir.
“Kami selama ini
tidak tau bagaimana mekanisme lelang parkir tersebut, harusnya lelang terkait
zona parkir itu terbuka dan transparan. Tapi nyatanya tidak pernah disampaikan
di publik kapan waktu lelang dan kapan penentu pemenang. Ini yang dinamakan
tidak transparan, bahkan kami menduga ada permainan oknum tertentu yang ingin
mengambil keuntungan,” ungkap Kurniawan.
Politikus Partai Amanat
Nasional (PAN) ini juga mengatakan, pihaknya di DPRD juga sudah
sering meminta informasi kepada dinas perhubungan dan instansi terkait lainnya,
tetapi belum juga ada jawaban memuaskan. Parahnya kontribusinya terhadap
pendapatan asli daerah (PAD) juga dinilai belum sesuai harapan, padahal potensi
sangat besar.
“Kami meminta
pemerintah kabupaten memperhatikan secara serius bidang ini,†ucapnya.
Selain untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbaiki pengelolaan
perparkiran, sektor ini juga bisa dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. “Maka
untuk itu harus ada transparansi mekanisme pengelolaan parkir untuk
peningkatan pelayanan, sekaligus upaya meningkatkan PAD dengan mencegah
kebocoran pendapatan,” jelasnya.
Dirinya juga menyampaikan
bahwa transparansi itu untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotim,
khususnya Dinas Perhubungan terus berusaha memperbaiki kinerja dan siap
menerima kritik konstruktif dari masyarakat. Maka dari transparansi itu
masyarakat dapat mengetahui dan siapapun bisa mengikuti lelang sesuai dengan
aturan yang sudah ditetapkan.
“Kami berharap dengan transparansi ini PAD
daerah dibidang perpakiran dapat meningkatkan, Karena saat ini keuangan
daerah juga ikut terdampak sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pembiayaan
pembangunan daerah. Untuk itu semua potensi pendapatan harus
dimaksimalkan,” tutupnya.