SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam pertengahan bulan November ini akan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023. Didalamnya juga harus mengutamakan untuk mengurangi dampak inflasi melalui pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi.
“Dalam pembahasan APBD didalamnya harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro, regional, dan daerah. Hal ini penting diperhatikan karena ekspektasi perencanaan pembangunan sangat berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi dampak inflasi sebagai implikasi dari kondisi global yang masih bergejolak,” Kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur.
Dirinya juga meminta pemda memperhatikan ekonomi global dan nasional dalam menyusun RAPBD 2023, Oleh sebab itu, dalam APBD tahun 2023 perlu dimasukkan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut.
“Ancaman resesi dikhawatirkan akan berdampak terhadap berbagai sektor yang berkaitan dengan program kegiatan 2023, maka pemerintah daerah harus siap mengatasi krisis ekonomi bersama DPRD untuk membahas anggaran pembangunan prioritas,” ujar Rudianur.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan saat ini Kabupaten Kotim dihadapkan pada masalah kerawanan pangan akibat bencana banjir yang terjadi sehingga tanaman sayuran warga banyak yang rusak, sehingga tidak bisa ditanami.
“Kami meminta hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak terjadi krisis pangan, maka dari itu kami mendorong masyarakat yang memiliki lahan yang kosong dapat dimanfaatkan untuk menanam Holtikultura dan lainnya,”imbuhnya.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam pertengahan bulan November ini akan melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023. Didalamnya juga harus mengutamakan untuk mengurangi dampak inflasi melalui pemberian bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi.
“Dalam pembahasan APBD didalamnya harus memperhatikan perkembangan ekonomi makro, regional, dan daerah. Hal ini penting diperhatikan karena ekspektasi perencanaan pembangunan sangat berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan mengatasi dampak inflasi sebagai implikasi dari kondisi global yang masih bergejolak,” Kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotim H.Rudianur.
Dirinya juga meminta pemda memperhatikan ekonomi global dan nasional dalam menyusun RAPBD 2023, Oleh sebab itu, dalam APBD tahun 2023 perlu dimasukkan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut.
“Ancaman resesi dikhawatirkan akan berdampak terhadap berbagai sektor yang berkaitan dengan program kegiatan 2023, maka pemerintah daerah harus siap mengatasi krisis ekonomi bersama DPRD untuk membahas anggaran pembangunan prioritas,” ujar Rudianur.
Politisi Partai Golkar ini mengatakan saat ini Kabupaten Kotim dihadapkan pada masalah kerawanan pangan akibat bencana banjir yang terjadi sehingga tanaman sayuran warga banyak yang rusak, sehingga tidak bisa ditanami.
“Kami meminta hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak terjadi krisis pangan, maka dari itu kami mendorong masyarakat yang memiliki lahan yang kosong dapat dimanfaatkan untuk menanam Holtikultura dan lainnya,”imbuhnya.(bah)
