KASONGAN, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan. Menyoroti maraknya praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh para pelangsir.
Hal ini dianggap sebagai penyebab utama BBM subsidi tidak tepat sasaran, dan tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat umum.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan H Wiwin Susanto meminta, agar seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk tidak bekerja sama dengan para pelansir. “Penyaluran BBM bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan untuk keuntungan pribadi segelintir oknum,” ujar politisi PKB ini.
Selain itu H Wiwin Susanto juga meminta Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk segera turun tangan menertibkan para pelansir. Upaya tegas ini dinilai perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi kembali berjalan sesuai tujuan awal pemerintah, yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan. Menyoroti maraknya praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh para pelangsir.
Hal ini dianggap sebagai penyebab utama BBM subsidi tidak tepat sasaran, dan tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh masyarakat umum.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan H Wiwin Susanto meminta, agar seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk tidak bekerja sama dengan para pelansir. “Penyaluran BBM bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bukan untuk keuntungan pribadi segelintir oknum,” ujar politisi PKB ini.
Selain itu H Wiwin Susanto juga meminta Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk segera turun tangan menertibkan para pelansir. Upaya tegas ini dinilai perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi kembali berjalan sesuai tujuan awal pemerintah, yaitu untuk membantu perekonomian masyarakat.(eri/kpg)
