KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Dewan Kapuas mengapresiasi pemerintah kecamatan yang melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan sangat penting untuk terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan.
“Kita dukung monev sebagai langkah awal antisipasi penyalahgunaan dana desa,” tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas H Ahmad Baihaqi, kemarin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengharapkan dana desa benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan desa, sehingga dampaknya mendorong kesejahteraan.
“Pemerintah mengucurkan untuk kepentingan masyarakat, jadi jalankan dengan benar,” jelas Baihaqi.
Dirinya mendorong penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana umum yang memang dibutuhkan masyarakat atau sifatnya prioritas.
“Bisa jalan, pemberdayaan masyarakat dan sarana umum lainnya,” bebernya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kapuas Timur, Kapuas Kuala, Bataguh dan Tamban Catur ini menambahkan seluruh pemerintah kecamatan dapat melibatkan stakholder terkait, agar pelaksanaan pengawasan penggunaan dana dengan melakukan monev secara rutin.
“Tidak lain untuk kepentingan bersama dan tepat sasaran penggunaan dana desa,” terangnya. (alh/ans/kpg)
KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Dewan Kapuas mengapresiasi pemerintah kecamatan yang melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam penggunaan dana desa. Hal ini dikarenakan sangat penting untuk terlaksananya dengan baik dan sesuai ketentuan.
“Kita dukung monev sebagai langkah awal antisipasi penyalahgunaan dana desa,” tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas H Ahmad Baihaqi, kemarin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengharapkan dana desa benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan desa, sehingga dampaknya mendorong kesejahteraan.
“Pemerintah mengucurkan untuk kepentingan masyarakat, jadi jalankan dengan benar,” jelas Baihaqi.
Dirinya mendorong penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana prasarana umum yang memang dibutuhkan masyarakat atau sifatnya prioritas.
“Bisa jalan, pemberdayaan masyarakat dan sarana umum lainnya,” bebernya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kapuas Timur, Kapuas Kuala, Bataguh dan Tamban Catur ini menambahkan seluruh pemerintah kecamatan dapat melibatkan stakholder terkait, agar pelaksanaan pengawasan penggunaan dana dengan melakukan monev secara rutin.
“Tidak lain untuk kepentingan bersama dan tepat sasaran penggunaan dana desa,” terangnya. (alh/ans/kpg)
