KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Arus kendaraan besar masih mendominasi Jalan Lintas Kurun–Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas. Truk-truk milik perusahaan besar swasta (PBS) dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga kehutanan, setiap hari melintas di jalur utama tersebut dan kerap menimbulkan keresahan masyarakat.
DPRD Kabupaten Gunung Mas menyoroti kondisi itu dan meminta agar angkutan tambang maupun CPO (crude palm oil) memperhatikan aspek keselamatan publik. Para wakil rakyat menilai, jalan umum tidak boleh dijadikan korban atas aktivitas perusahaan yang mengandalkan angkutan kapasitas besar.
“Kami minta truk-truk milik PBS, baik dari sektor pertambangan, perkebunan maupun kehutanan, benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat pengguna jalan umum,” tegas Wakil Ketua I DPRD Gumas, Nomi Aprilia, Selasa (23/9).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, truk angkutan batu bara maupun CPO kerap menjadi pemicu kecelakaan. Bahkan tumpahan muatan seperti minyak CPO sering membuat jalan licin dan berbahaya. Menurutnya, jika kejadian serupa terus berulang, aparat harus bertindak tegas dan korban berhak melayangkan gugatan kepada pihak terkait.
“Akibat tumpahan muatan, jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara lain. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Nomi juga mengingatkan agar aparat menindak sopir yang ugal-ugalan di jalan umum. “Kalau terus dibiarkan, masyarakatlah yang jadi korban. Pihak berwenang harus menindak tegas, dan PBS juga wajib mengawasi sopir-sopirnya,” tukasnya. (nya)
KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Arus kendaraan besar masih mendominasi Jalan Lintas Kurun–Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas. Truk-truk milik perusahaan besar swasta (PBS) dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga kehutanan, setiap hari melintas di jalur utama tersebut dan kerap menimbulkan keresahan masyarakat.
DPRD Kabupaten Gunung Mas menyoroti kondisi itu dan meminta agar angkutan tambang maupun CPO (crude palm oil) memperhatikan aspek keselamatan publik. Para wakil rakyat menilai, jalan umum tidak boleh dijadikan korban atas aktivitas perusahaan yang mengandalkan angkutan kapasitas besar.
“Kami minta truk-truk milik PBS, baik dari sektor pertambangan, perkebunan maupun kehutanan, benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat pengguna jalan umum,” tegas Wakil Ketua I DPRD Gumas, Nomi Aprilia, Selasa (23/9).
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, truk angkutan batu bara maupun CPO kerap menjadi pemicu kecelakaan. Bahkan tumpahan muatan seperti minyak CPO sering membuat jalan licin dan berbahaya. Menurutnya, jika kejadian serupa terus berulang, aparat harus bertindak tegas dan korban berhak melayangkan gugatan kepada pihak terkait.
“Akibat tumpahan muatan, jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara lain. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Nomi juga mengingatkan agar aparat menindak sopir yang ugal-ugalan di jalan umum. “Kalau terus dibiarkan, masyarakatlah yang jadi korban. Pihak berwenang harus menindak tegas, dan PBS juga wajib mengawasi sopir-sopirnya,” tukasnya. (nya)
