KUALA KURUN, PROKALTENG.CO – Tolok ukur kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan insfrastruktur khususnya jalan dan jembatan yang merata di semua kecamatan.
Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan jalan dan jembatan harus merata di semua wilayah kecamatan dan desa. Karena kemajuan sutau daerah tidak hanya dilihat dari pembangunan daerah tertentu saja.
“Karena tolak ukur keberhasilan sutau daerah, pasti akan dilihat sejauhmana pembangunan insfrastruktur yang merata di semua kecamatan dan desa,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas (Gumas) Akerman Sahidar dilansir dari palangkaekspres.
Akerman menyarankan dalam pelaksanaan pembangunan harus ada pemerataan di semua wilayah. Tidak hanya pada wilayah tertentu saja. Sehingga masyarakat akan menilai pembangunanya merata dan dapat dirasakan di semua wilayah kecamatan bahkan sampai desa.
“Dalam pelaksanaann pembangunan tentu tidak hanya difokuskan pada wilayah tertentu saja, tetapi harus ada pemerataan di seluruh wilayah kecamatan dan desa,” katanya.
Politikus dari Fraksi PDI-P mengaku sangat mendukung terkait program bupati dan wakil bupatipada tahun 2024 yang akan memprioritaskan peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah kecamatan dan desa-desa.
“Dalam pembangunan infrastruktur tentu kami sangat mendukung, karena itu kami menyarankan perlu ada pemerataan didalam pelaksanaan kegiatan,” terang dia.
Menurut dia, permasalahan komplek yang terjadi Kabupaten Gumas yakni kerusakan infrastruktur di setiap kecamatan dan desa. Karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan insfrastruktur pada tahun 2024 mendatang agar merata.
Sehingga, katanya tidak muncul kesan di masyarakat pelaksanaan pembangunan pilih kasih. Jangan sampai ada kecamatan yang maju pesat, tetapi juga ada kecamatan tertinggal, padahal semuanya merupakan bagian dari Kabupaten Gumas.
“Apa yang telah direncanakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Memang semangat membangun seperti itu penting dimiliki oleh kita semua. Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tugas kepala daerah, namun menjadi tanggungjawab semua komoponen,” imbuh Arit. (nya/kpg)
