MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Barito Utara. Menilai serangkaian kegiatan dalam puncak Hari Pangan Sedunia dan Hari Ikan Nasional sangat sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.
Langkah Pemkab dinilai tidak reaktif, tetapi telah terintegrasi dalam sebuah grand design kemandirian pangan.
Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah. Mengatakan bahwa apa yang ditampilkan dalam acara tersebut, mulai dari pameran UMKM hingga penebusan pangan murah, adalah cerminan dari visi pembangunan yang pro-rakyat. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program-program turunan dari visi tersebut.
“Visi Bupati yang menitikberatkan pada kemandirian pangan adalah hal yang harus didukung. Acara ini membuktikan bahwa visi itu tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi diimplementasikan secara nyata melalui program 100 hari kerja dan lainnya,” tutur Jamilah, Rabu (26/11).
Jamilah juga mengapresiasi penekanan bupati, pada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran untuk membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan, bukan pencapaian instan.
“Pernyataan Bupati bahwa ekonomi tidak boleh mengabaikan konservasi adalah prinsip yang sangat tepat. Kami mendorong agar prinsip berkelanjutan ini menjadi panduan dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk pemberian izin usaha yang terkait dengan sumber daya alam,” tegasnya.
DPRD berkomitmen untuk memastikan visi ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada keberlanjutan. (ren/kpg)
MUARA TEWEH, PROKALTENG.CO – DPRD Kabupaten Barito Utara. Menilai serangkaian kegiatan dalam puncak Hari Pangan Sedunia dan Hari Ikan Nasional sangat sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.
Langkah Pemkab dinilai tidak reaktif, tetapi telah terintegrasi dalam sebuah grand design kemandirian pangan.
Anggota DPRD Barito Utara, Jamilah. Mengatakan bahwa apa yang ditampilkan dalam acara tersebut, mulai dari pameran UMKM hingga penebusan pangan murah, adalah cerminan dari visi pembangunan yang pro-rakyat. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program-program turunan dari visi tersebut.
“Visi Bupati yang menitikberatkan pada kemandirian pangan adalah hal yang harus didukung. Acara ini membuktikan bahwa visi itu tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi diimplementasikan secara nyata melalui program 100 hari kerja dan lainnya,” tutur Jamilah, Rabu (26/11).
Jamilah juga mengapresiasi penekanan bupati, pada pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran untuk membangun fondasi yang kuat dan berkelanjutan, bukan pencapaian instan.
“Pernyataan Bupati bahwa ekonomi tidak boleh mengabaikan konservasi adalah prinsip yang sangat tepat. Kami mendorong agar prinsip berkelanjutan ini menjadi panduan dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk pemberian izin usaha yang terkait dengan sumber daya alam,” tegasnya.
DPRD berkomitmen untuk memastikan visi ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada keberlanjutan. (ren/kpg)
