PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) memfasilitasi Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara di Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan efektif saat diterapkan.
Empat Raperda inisiatif yang dimatangkan tersebut meliputi Raperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), Raperda tentang Tenaga Kerja Daerah, Raperda tentang Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum, serta Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peternak. Keempat regulasi ini menyentuh langsung kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalteng, Hajrianor, menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan krusial guna menjamin setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Melalui harmonisasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap Raperda yang dihasilkan benar-benar memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Jangan sampai peraturan daerah yang dibentuk justru menimbulkan tumpang tindih pengaturan atau permasalahan dalam pelaksanaannya. Karena itu, diperlukan pembahasan yang cermat dan konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum,” ungkap Hajrianor.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan fasilitasi harmonisasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalteng. Ia menuturkan bahwa keempat Raperda inisiatif tersebut memiliki urgensi strategis bagi pembangunan daerah, mulai dari pelindungan kekayaan intelektual dan perluasan kesempatan kerja lokal, penataan identitas fasilitas umum, hingga penguatan sektor pertanian dan peternakan.
“Kami berharap melalui proses harmonisasi ini, seluruh masukan dan penyempurnaan terhadap materi muatan Raperda dapat diakomodasi dengan baik. Sinergi antara DPRD Kabupaten Barito Utara dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah sangat penting agar peraturan daerah yang nantinya ditetapkan benar-benar berkualitas, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Hj. Henny.
Dalam forum tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalteng bersama jajaran DPRD Kabupaten Barito Utara melakukan pencermatan mendalam terhadap substansi pengaturan, sistematika, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Hajrianor memastikan Kanwil Kemenkum Kalteng akan terus berkomitmen mengawal pembentukan produk hukum daerah di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan agar tertib secara yuridis, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (tim)


