PROKALTENG.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi, dalam menerima aspirasi publik guna menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang secara langsung menemui massa aksi dari Jaringan Muda Indonesia (JMI) di Kantor BGN, Kamis (21/5), guna menerima dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi.
“Kami menerima aspirasi ini dengan terbuka. Apa yang menjadi masukan dan perhatian masyarakat tentu akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Ia juga menegaskan BGN tidak anti kritik dan justru memandang kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga agar semakin baik ke depan. Aspirasi dari masyarakat justru diperlukan sebagai bagian dari demokrasi.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Justru ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” katanya.
Aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi, lanjutnya, termasuk terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang di lingkungan BGN, akan diteruskan kepada unit terkait, termasuk inspektorat utama BGN, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
BGN menegaskan seluruh proses pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan mengedepankan akuntabilitas serta pengawasan internal yang berlapis.
Sebagai institusi yang mengemban amanah besar dalam pelaksanaan Program MBG, BGN berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memastikan seluruh program berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
BGN juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan kondusif, serta menilai dialog langsung sebagai bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara institusi publik dan masyarakat.
Sony memastikan setiap informasi dan laporan yang berkembang akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal sesuai aturan yang berlaku, serta siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan. (antara)
