SAMPIT, PROKALTENG.CO- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj.Darmawati, Mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi teerhadap pengurus hingga Ketua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Hambaring Hurung yang mulai dilantik pada 1 Agustus Tahun 2019 lalu hingga saat ini tidak berjalan sama sekali.
"Kami meminta Bupati Kabupaten Kotim untuk melakukan evaluasi terhadap BUMD PT.Hambaring Hurung yang sudah dua tahun ini setelah di lantik tidak memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Hj.Darmawati, Kamis (16/9).
Menurutnya pihak BUMD minta penyertaan modal, tetapi pihaknya melihat selama ini BUMD tidak ada kegiatan usaha apapun yang dapat memghasilkan pendapatan, sehingga pihaknya belum bisa menganggarkan anggaran untuk BUMD, selain itu juga struktur menejemennya juga masih belum jelas.
"Harusnya peran BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, bukan untuk meminta anggaran, harusnya mereka kreatif dan inovatif dalam mengelola BUMD yang ada, sehingga bagaimana dapat berjalan dengan baik dan menambah pendapatan untuk daerah," ucap Darmawati.
Dirinya sangat menyayangkan BUMD PT.Hambaring Hurung ini tidak berjalan padahal potensi usaha di daerah ini dinilai masih cukup besar, dan masih banyak peluang yang dinilai bisa digarap oleh BUMD agar dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kotim ini.
"Kami meminta pemerintah daerah melakukan pergantian kepengurusan karena selama kepemimpinan kepengurasan BUMD PT.Hambaring Hurung saat ini, tidak ada kontribusi terhadap daerah, padahal banyak peluang yang bisa digarap untuk menghasilkan PAD untuk Kabupaten Kotim ini," sampai Politisi Partai Golkar ini.
SAMPIT, PROKALTENG.CO- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj.Darmawati, Mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi teerhadap pengurus hingga Ketua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT.Hambaring Hurung yang mulai dilantik pada 1 Agustus Tahun 2019 lalu hingga saat ini tidak berjalan sama sekali.
"Kami meminta Bupati Kabupaten Kotim untuk melakukan evaluasi terhadap BUMD PT.Hambaring Hurung yang sudah dua tahun ini setelah di lantik tidak memberikan kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Hj.Darmawati, Kamis (16/9).
Menurutnya pihak BUMD minta penyertaan modal, tetapi pihaknya melihat selama ini BUMD tidak ada kegiatan usaha apapun yang dapat memghasilkan pendapatan, sehingga pihaknya belum bisa menganggarkan anggaran untuk BUMD, selain itu juga struktur menejemennya juga masih belum jelas.
"Harusnya peran BUMD mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah, bukan untuk meminta anggaran, harusnya mereka kreatif dan inovatif dalam mengelola BUMD yang ada, sehingga bagaimana dapat berjalan dengan baik dan menambah pendapatan untuk daerah," ucap Darmawati.
Dirinya sangat menyayangkan BUMD PT.Hambaring Hurung ini tidak berjalan padahal potensi usaha di daerah ini dinilai masih cukup besar, dan masih banyak peluang yang dinilai bisa digarap oleh BUMD agar dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Kotim ini.
"Kami meminta pemerintah daerah melakukan pergantian kepengurusan karena selama kepemimpinan kepengurasan BUMD PT.Hambaring Hurung saat ini, tidak ada kontribusi terhadap daerah, padahal banyak peluang yang bisa digarap untuk menghasilkan PAD untuk Kabupaten Kotim ini," sampai Politisi Partai Golkar ini.
