PROKALTENG.CO – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla
Mahmud Mattalitti akan memperjuangkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal masuk
dalam kalender resmi Indonesia. DPD telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk
merealisasikan agenda tersebut.
“Bagi kami, pelestarian warisan
budaya luhur nusantara sangat diperlukan sebagai karakter bangsa Indonesia. Hal
itu juga akan menjadi filter pengaruh negatif pergaulan global saat ini dan di
masa mendatang,†ujar LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Kesultanan
Kutai Kartanegara (Kukar), Tenggarong, Kalimantan Timur (Kaltim), kemarin.
Untuk menjaga semangat tersebut,
sambung dia, DPD memperjuangkan Hari Kebudayaan dan Kearifan Lokal masuk dalam
kalender resmi Indonesia. Selain itu, DPD dengan stakeholder terkait juga
berencana menggelar Kongres Budaya Nasional, menghadirkan seluruh Raja-Raja dan
Sultan se-Nusantara. “Ini kami lakukan agar eksistensi kerajaan dan kesultanan
di Indonesia semakin mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Kami
juga berharap, kegiatan ini akan melahirkan sejumlah rekomendasi penguatan
Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah
percaturan global dan era dunia tanpa batas,†jelas dia.
Lebih lanjut, Ketua Dewan
Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim ini memuji eksistensi
Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pasalnya, kerajaan tersebut
merupakan salah satu kerajaan tertua dan wujud nyata pelestari budaya bangsa. “Saya
bangga dengan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara. Tradisi Kesultanan Kutai
Kertanegara akan menambah daya dukung sektor pariwisata Kalimantan Timur,
menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara,†urai mantan Ketua Umum PSSI
ini.
Dalam kesempatan itu, Sultan
Kutai Kartanegara Ing Martadinata XXI, Aji Muhammad Arifin menyampaikan, sejak
23 Januari 1950, Kesultanan Kutai Kertanegara telah menyampaikan legacy untuk
bangsa Indonesia, mendukung NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara. Kesultanan
juga mendukung pemerintahan menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. “Namun,
dalam pemajuan kebudayaan, kami masih terus berjuang. Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) belum memberi payung yang cukup bagi kami untuk mendapat perhatian
pemerintah melalui bantuan anggaran yang cukup dari APBD maupun APBN,†ungkap
juru bicara Sultan XXI, Awang Yacoub.
Karenanya, Awang berharap, Ketua
DPD dapat memperjuangkan agar kesultanan dan kerajaan di Indonesia mendapat
payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatasi persoalan itu.
Menanggapi hal tersebut, LaNyalla
berjanji akan menyampaikan secara langsung aspirasi kesultanan di nusantara
kepada Presiden Jokowi. “Insya Allah, kami siap menyampaikan secara langsung.
Terlebih, di Kaltim ada Senator Aji Mirni Mawar, masih kerabat Kesultanan Kutai
Kartanegara,†tandasnya.
Dalam kunjungan tersebut,
LaNyalla didampingi sejumlah Senator, antara lain Aji Mirni Mawarni, M Idris,
Zainal Arifin, Bustami Zainuddin dan Djafar Al Katiri. Selain itu, ada Habib
Abdurrahman Bahasyim, Asyera Wundalero, Wa Ode Rabia, Jiyalika Maharani,
Amaliah dan mantan Senator Kaltim Awang Ferdian.