32.5 C
Jakarta
Tuesday, April 22, 2025

Komisi III Sarankan APBD Perubahan Lebih Prioritaskan Pemulihan Ekonom

PURUK CAHU, KALTENGPOS.CO – Ketua Komisi III DPRD Murung Raya Ahmad
Tafruji menyebutkan, proyeksi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan Tahun 2020 diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian
kerakyatan.

“Karena yang paling
prioritas sekarang pemulihan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19
ini,” ungkap Ahmad Tafurji kepada Kaltengpos.co,
Kamis (27/8).

Menurut Tafruji, pihaknya lebih
menyarankan anggaran pembangunan fisik dan kegiatan yang kurang begitu urgent
lebih baik ditunda.

“Kita lebih mengutamakan
kepentingan besar di masyarakat yaitu soal perekonomian, agar ekonomi
masyarakat dapat kembali menggeliat lagi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam penguatan
ekonomi kerakyatan seperti sektor ketahanan pangan dan usaha kecil mikro menengah.
Pemerintah harus hadir dalam memberdayakan masyarakat melalui anggaran di
perubahan ini.

Baca Juga :  Dewan Minta Perketat Pemberlakukan Prokes

“Karena kita melihat begitu
lesunya perekonomian masyarakat saat Covid-19 melanda. Sehingga pemerintah
hadir bukan hanya dalam penanganan wanah saja, namun pada esensi penguatan
perekonomiannya juga,” papar Ketua Fraksi PAN ini.

Jangan sampai lanjut Tafruji,
anggaran dialokasi terlalu fokus pada penangan Covid-19 saja, namun tidak
dibarengi penguatan ekonomi masyarakat. “Semuanya sama penting, jadi harus
ada perimbangan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik,”
tukasnya.

PURUK CAHU, KALTENGPOS.CO – Ketua Komisi III DPRD Murung Raya Ahmad
Tafruji menyebutkan, proyeksi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Perubahan Tahun 2020 diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian
kerakyatan.

“Karena yang paling
prioritas sekarang pemulihan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19
ini,” ungkap Ahmad Tafurji kepada Kaltengpos.co,
Kamis (27/8).

Menurut Tafruji, pihaknya lebih
menyarankan anggaran pembangunan fisik dan kegiatan yang kurang begitu urgent
lebih baik ditunda.

“Kita lebih mengutamakan
kepentingan besar di masyarakat yaitu soal perekonomian, agar ekonomi
masyarakat dapat kembali menggeliat lagi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam penguatan
ekonomi kerakyatan seperti sektor ketahanan pangan dan usaha kecil mikro menengah.
Pemerintah harus hadir dalam memberdayakan masyarakat melalui anggaran di
perubahan ini.

Baca Juga :  Dewan Minta Perketat Pemberlakukan Prokes

“Karena kita melihat begitu
lesunya perekonomian masyarakat saat Covid-19 melanda. Sehingga pemerintah
hadir bukan hanya dalam penanganan wanah saja, namun pada esensi penguatan
perekonomiannya juga,” papar Ketua Fraksi PAN ini.

Jangan sampai lanjut Tafruji,
anggaran dialokasi terlalu fokus pada penangan Covid-19 saja, namun tidak
dibarengi penguatan ekonomi masyarakat. “Semuanya sama penting, jadi harus
ada perimbangan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik,”
tukasnya.

Terpopuler

Artikel Terbaru