Apresiasi Wacana Pembagian Handphone untuk Pelajar Tak Mampu

SAMPIT, KALTENGPOS.CO -Jajaran Komisi
III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan apresiasi terhadap munculnya wacana,
bahwa pemerintah daerah melalui Sekda Halikinnor akan memberikan handphone kepada para
pelajar yang tidak mampu, agar bisa mengikuti proses belajar secara daring.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjang proses
pembelajaran di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, sehingga muncul wacana
tersebut untuk meringankan beban masyarakat, terutama orang tua murid dan siswa
itu sendiri.

“Apa yang diwacanakan oleh pemerintah daerah patut
untuk diapresiasi. Tetapi demikian, harus dipertimbangkan terkait kondisi
kemampuan keuangan daerah dan harus betul-betul diseleksi secara detail dan
terperenci,” ujar Anggota DPRD Kotim dari Komisi III Riskon Fabiansyah,
Senin (3/8).

Dirinya juga menegaskan, seleksi yang dimaksud berkaitan
dengan pemberian Hp kepada siswa yang tidak mampu tersebut dalam hal ini, yaitu
berkaitan dengan kategori tidak mampunya orangtua atau siswa, serta kedepannya
nanti tidak akan menimbulkan dampak kecemburuan sosial.

“Hal itu harus benar-benar diperhatikan. Kita ingat
contoh yang sudah terjadi, mengingat dalam penyaluran bantuan sosial pun, data
banyak tidak akurat, sehingga terjadi polemik di masyarakat,” terangnya.

“Saya berharap jangan sampai wacana ini nantinya
ketika direalisasikan justru tidak tepat sasaran sehingga memunculkan
kecemburuan sosial dan menimbulkan polemik,” pungkasnya.

SAMPIT, KALTENGPOS.CO -Jajaran Komisi
III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan apresiasi terhadap munculnya wacana,
bahwa pemerintah daerah melalui Sekda Halikinnor akan memberikan handphone kepada para
pelajar yang tidak mampu, agar bisa mengikuti proses belajar secara daring.

Hal tersebut dilakukan untuk menunjang proses
pembelajaran di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, sehingga muncul wacana
tersebut untuk meringankan beban masyarakat, terutama orang tua murid dan siswa
itu sendiri.

“Apa yang diwacanakan oleh pemerintah daerah patut
untuk diapresiasi. Tetapi demikian, harus dipertimbangkan terkait kondisi
kemampuan keuangan daerah dan harus betul-betul diseleksi secara detail dan
terperenci,” ujar Anggota DPRD Kotim dari Komisi III Riskon Fabiansyah,
Senin (3/8).

Dirinya juga menegaskan, seleksi yang dimaksud berkaitan
dengan pemberian Hp kepada siswa yang tidak mampu tersebut dalam hal ini, yaitu
berkaitan dengan kategori tidak mampunya orangtua atau siswa, serta kedepannya
nanti tidak akan menimbulkan dampak kecemburuan sosial.

“Hal itu harus benar-benar diperhatikan. Kita ingat
contoh yang sudah terjadi, mengingat dalam penyaluran bantuan sosial pun, data
banyak tidak akurat, sehingga terjadi polemik di masyarakat,” terangnya.

“Saya berharap jangan sampai wacana ini nantinya
ketika direalisasikan justru tidak tepat sasaran sehingga memunculkan
kecemburuan sosial dan menimbulkan polemik,” pungkasnya.