Menteri PUPR Pastikan Pembangunan Sarana Prasarana Food Estate

KUALA KAPUAS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Ir. Basuki Hadimuljono mengunjungi
Desa
Dadahup dan Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas,
Sabtu (13/6) kemarin.

Kedatangan Menteri PUPR tersebut, didampingi Sekretaris
Daerah (Sekda) Kalteng Fakhrizal Fitri dan Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S
Bahat, Kadis PUPR Kalteng H. Shalahuddin, ST,MT bersama
rombongan pejabat Kementerian PUPR. 

Basuki Hadimuljono menerangkan, kedatangannya diutus lansung
Presiden Jokowi Widodo, karena pemerintah pusat sangat serius mempersiapkan, dan
mengembangkan ketahanan pangan dengan penyiapan lahan.  Yakni lahan produksi pangan atau Food Estate.

“Dimana lahan cadangan produksi pangan nasional.  Karena ada prediksi ancaman kekeringan, dan
kekurangan pangan dunia,” ungkap Basuki.

Menteri PUPR melanjutkan, BMKG sudah menyampaikan untuk
Kalimantan ketersediaan air sangat cukup. 
Sehingga dipilih Kalteng, lalu Sumsel dan Merauke sebagai lokasi food estate. Diputuskannya untuk Kalteng di eks lahan PLG yang tidak
bergambut dengan total
164.000 hektar.

“Dipinggir Sungai Barito dan Kapuas tepatnya lokasi
Dadahup ke atas, Palingkau, Terusan dan
Anjir Serapat,” bebernya. 

Kedatangannya, kata Basuki, guna update data dengan kondisi
saat ini. Karena sebelumnya sempat
bertugas di Kapuas sebagai Deputi UP Lahan Gambut, dan mengetahui secara rinci
lokasi yang akan digunakan tersebut. Menurutnya dari 164.000 hektar itu, ada 85.000 hektar yang sudah ditanami petani
dengan hasil bervariatif mulai 2 ton perhektar.

“Sedangkan 79.000 hektar, jadi belukar akan land kliring,
tapi tidak cetak sawah jadi lebih murah dari pada buka baru.  Apalagi air ada, petani ada dan lahan
ada,” jelasnya.

Lahan 85.000 hektar dilakukan intensifikasi lahan, agar tanam
bisa dua kali, dan hasil produksi meningkat. 
Salah satunya dengan sentuhan rehabilitasi irigasinya. Karena itu
dinilai perlu.  Sebab, sarana prasarana yang ada sudah tidak layak
lagi, misalnya saluran mulai mengecil.

“Tahun 2020 mulai
dikerjakan.  Jadi maksimum dua tahun
sudah dapat digunakan,” pungkasnya. 

KUALA KAPUAS – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Ir. Basuki Hadimuljono mengunjungi
Desa
Dadahup dan Desa Anjir Serapat Baru Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas,
Sabtu (13/6) kemarin.

Kedatangan Menteri PUPR tersebut, didampingi Sekretaris
Daerah (Sekda) Kalteng Fakhrizal Fitri dan Bupati Kapuas Ir. Ben Brahim S
Bahat, Kadis PUPR Kalteng H. Shalahuddin, ST,MT bersama
rombongan pejabat Kementerian PUPR. 

Basuki Hadimuljono menerangkan, kedatangannya diutus lansung
Presiden Jokowi Widodo, karena pemerintah pusat sangat serius mempersiapkan, dan
mengembangkan ketahanan pangan dengan penyiapan lahan.  Yakni lahan produksi pangan atau Food Estate.

“Dimana lahan cadangan produksi pangan nasional.  Karena ada prediksi ancaman kekeringan, dan
kekurangan pangan dunia,” ungkap Basuki.

Menteri PUPR melanjutkan, BMKG sudah menyampaikan untuk
Kalimantan ketersediaan air sangat cukup. 
Sehingga dipilih Kalteng, lalu Sumsel dan Merauke sebagai lokasi food estate. Diputuskannya untuk Kalteng di eks lahan PLG yang tidak
bergambut dengan total
164.000 hektar.

“Dipinggir Sungai Barito dan Kapuas tepatnya lokasi
Dadahup ke atas, Palingkau, Terusan dan
Anjir Serapat,” bebernya. 

Kedatangannya, kata Basuki, guna update data dengan kondisi
saat ini. Karena sebelumnya sempat
bertugas di Kapuas sebagai Deputi UP Lahan Gambut, dan mengetahui secara rinci
lokasi yang akan digunakan tersebut. Menurutnya dari 164.000 hektar itu, ada 85.000 hektar yang sudah ditanami petani
dengan hasil bervariatif mulai 2 ton perhektar.

“Sedangkan 79.000 hektar, jadi belukar akan land kliring,
tapi tidak cetak sawah jadi lebih murah dari pada buka baru.  Apalagi air ada, petani ada dan lahan
ada,” jelasnya.

Lahan 85.000 hektar dilakukan intensifikasi lahan, agar tanam
bisa dua kali, dan hasil produksi meningkat. 
Salah satunya dengan sentuhan rehabilitasi irigasinya. Karena itu
dinilai perlu.  Sebab, sarana prasarana yang ada sudah tidak layak
lagi, misalnya saluran mulai mengecil.

“Tahun 2020 mulai
dikerjakan.  Jadi maksimum dua tahun
sudah dapat digunakan,” pungkasnya.